Menteri Investasi/BPKM Bahlil Lahadalia tak mau ambil pusing ihwal penolakan Perpu Cipta Kerja. Menurutnya, beleid itu diterbitkan demi menjamin lapangan pekerjaan.
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyebut Perpu Cipta Kerja diterbitkan untuk memperluas lapangan pekerjaan. Karena itu, dia tidak mau ambil pusing ihwal penolakan yang santer disuarakan sejumlah pihak.“Kalau satu-dua masih ngomel-ngomel, ya biarkan saja.
Namun untuk hasil akhir, dia belum bisa membeberkan lantaran datanya masih dalam proses. “Sebelum Perpu Cipta Kerja, UU Cipta Kerja adalah tindakan berani Bapak Presiden Jokowi. Karena jujur saja, kita ahli buat UU tapi tidak ahli dalam mengekseskusi. Makanya 79 UU yang ada itu disimplifikasi menjadi Omnibus Law,” ujar Bahlil.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Aturan Hari Libur di Perpu Cipta Kerja: Istirahat 1 Hari untuk 6 Hari Kerja'Dikatakan bahwa Perpu Cipta Kerja menghapus waktu istirahat atau waktu libur, itu hoaks atau tidak benar,' kata Dirjen PHI JSK Kemnaker, Indah Anggoro Putri.
続きを読む »
Inilah Besaran Uang Penghargaan Masa Kerja Menurut Perpu Cipta KerjaSelain uang pesangon, dalam Perpu Cipta Kerja juga diatur besaran uang penghargaan masa kerja yang semestinya diterima para karyawan korban PKH. Cek rinciannya berikut.
続きを読む »
Perppu Cipta Kerja Dinilai Solusi Tepat Laksanakan Putusan MKPercepatan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja dinilai penting.
続きを読む »
Pakar Hukum Sebut Para Ahli Perumus Perpu Cipta Kerja Tidak Paham Perundang-undanganSejumlah pakar menilai bahwa Perpu Cipta Kerja sekadar menguntungkan investor dan tidak berpihak kepada masyarakat.
続きを読む »
Siasat Pemerintah di Balik Perpu Cipta KerjaPersiapan Perpu Cipta Kerja disinyalir berlangsung sejak pertengahan 2022. Mengakali putusan Mahkamah Konstitusi. MajalahTempo
続きを読む »
Pasal-pasal yang Merugikan Buruh dalam Perpu Cipta KerjaPemerintah menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Perpu ini dinilai cacat prosedural dan dianggap masih memuat sejumlah pasal yang merugikan buruh.
続きを読む »