Sejumlah organisasi serikat buruh bakal menggugat Perppu Ciptaker ke MK lantaran sejumlah pasal dinilai masih merugikan posisi pekerja, mulai dari aturan soal upah minimum kabupaten/kota, pekerja alih daya, pekerja kontrak, hingga pesangon.
Mahkamah Konstitusi perintahkan DPR dan pemerintah perbaiki UU Cipta Kerja karena 'bertentangan dengan UUD 1945'Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menyebut sebagian besar pasal dalam klaster ketenagakerjaan di Perppu Cipta Kerja tak ada bedanya dengan UU Omnibus Law.
KSPI, kata dia, tetap mengusulkan sedari awal agar gubernur wajib menetapkan upah minimum kabupaten/kota sama halnya dengan penetapan upah minimum provinsi. Yang kian membahayakan, menurut KSPI, formula penghitungan upah minimum ini rupanya bisa berubah kapan saja seperti yang dimuat di pasal 88F: "Dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88D ayat 2.
Tapi karena tidak spesifik menyebutkan frasa "perusahaan yang merugi" bisa dipakai untuk mengatasnamakan seluruh perusahaan. Padahal tak semua terkena dampak akibat Covid.Pasal yang mengatur soal pekerja alih daya tertulis di pasal 64 sampai pasal 66.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Pakar HTN: Jokowi Tidak taat aturan dengan Menerbitkan Perppu CiptakerPakar HTN: Jokowi Tidak taat aturan dengan Menerbitkan Perppu Ciptaker. DPR tidak mungkin akan membatalkan Perppu Ciptaker yang telah diteken Jokowi. Ia menegaskan, pemerintah dan DPR sama-sama berkepentingan untuk mengesahkan UU Ciptaker.
続きを読む »
Kritik Perppu Ciptaker, PSHK: Dokumennya Saja Belum Bisa DiaksesPSHK Indonesia mengkritik pemerintah yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
続きを読む »
Kontras: Penerbitan Perppu Ciptaker Bentuk Pembangkangan atas Putusan MKKontras: Penerbitan Perppu Ciptaker Bentuk Pembangkangan atas Putusan MK. Fatia mengatakan Perppu UU Cipta Kerja yang dikeluarkan oleh pemerintah menihilkan peran MK sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif dan perannya sebagai penjaga konstitusi.
続きを読む »
Soal Perppu Ciptaker, Anggota DPD Minta Presiden Laksanakan Putusan MK - JawaPos.comAnggota DPD RI Abdul Rachman Thaha menilai Perppu Ciptaker menunjukkan tanda-tanda otoritarianisme mengabaikan prinsip kehati-hatian dan pelibatan rakyat
続きを読む »
Pro-Kontra Tercipta Usai Jokowi Terbitkan Perppu Cipta KerjaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perppu Ciptaker. Usai Perppu diterbitkan, muncul pro dan kontra.
続きを読む »
Tolak Pasal Bermasalah di Perppu Cipta Kerja, Buruh Pertimbangkan Langkah HukumPartai Buruh menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) tidak sesuai dengan harapan buruh.
続きを読む »