Revisi UU Desa seharusnya untuk pembenahan tata kelola pembangunan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, dan terkait implementasi pembangunan, bukan perpanjangan masa jabatan kepala desa . Polhuk AdadiKompas
Sejumlah perwakilan kepala desa dari berbagai kota di Indonesia berdiri di atas panggung di depan gedung DPR, Jakarta, Selasa . Ribuan kepala desa yang tergabung ke dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR. Mereka meminta pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 39 ayat tentang masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Menurut massa aksi, masa jabatan 6 tahun tidak cukup untuk membenahi desa.
JAKARTA, KOMPAS — Wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi sembilan tahun rentan dipolitisasi dan sarat kepentingan politik jelang Pemilu dan Pilkada 2024. Revisi Undang-Undang Desa lebih urgen dilakukan untuk pembenahan tata kelola pembangunan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, dan terkait implementasi pembangunan seperti mengoptimalkan peran Badan Permusyawaratan Desa.
Tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa mengemuka ketika kepala desa menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa lalu. Mereka meminta masa jabatannya ditambah karena jangka waktu enam tahun dirasa tidak cukup untuk membenahi desa. Polarisasi warga yang sulit diredam dan cenderung memanjang akibat pemilihan kepala desa juga membuat pekerjaan kepala desa terpilih menjadi sulit untuk terealisasi dalam 6 tahun.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Mendes: Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Kades Jadi 9 Tahun untuk Redam Konfliik di Desa |Republika OnlineMendes menyebut, konflik pascapilkades nyaris terjadi di seluruh desa di Tanah Air.
続きを読む »
Bamsoet Dukung Perpanjangan Masa Jabatan Kepala DesaBamsoet mengatakan Peran kepala desa dalam menstabilkan suhu politik sangat besar.
続きを読む »
Soal Masa Jabatan 9 Tahun, Tiga Organisasi Desa Desak Jokowi Ganti Menteri DesaTiga organisasi Desa meminta Jokowi mengganti Menteri Desa Abdul Halim Iskandar karena dinilai tak bekerja dengan baik.
続きを読む »
Ketua MPR Dorong Revisi UU Desa Segera DiselesaikanRevisi UU No. 6 Tahun 2014 tersebut tidak akan mengubah ketentuan tentang masa jabatan Perangkat Desa.
続きを読む »
Perpanjangan Masa Jabatan Kades Cuma Menyuburkan Politik DinastiKetua DPD KNPI Tangerang Juanda menilai perpanjangan masa jabatan kades jadi 9 tahun cuma menyuburkan politik dinasti hingga nepotisme.
続きを読む »
Keuntungan dan Kerugian Perpanjangan Masa Jabatan Kades 9 TahunMuncul rekomendasi dan usulan terkait perpanjangan masa jabatan Kades hingga 9 tahun. Berikut untung rugi perpanjangan masa jabatan kades hingga 9 tahun.
続きを読む »