Ketua MPR Dorong Revisi UU Desa Segera Diselesaikan TempoNasional
INFO NASIONAL - Ketua MPR Bambang Soesatyo mendukung perjuangan kepala desa terkait revisi terbatas UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah masuk Prolegnas DPR RI 2019-2024, dan segera masuk Prolegnas Prioritas 2023.' Masa jabatan mereka tetap sampai usia 60 tahun, sesuai pasal 53 UU No. 6 Tahun 2014. Karena itu para perangkat desa tidak perlu khawatir.
Sehingga ketika pensiun di usia 60 tahun, mereka bisa tetap memperoleh fasilitas pengobatan yang memadai.'Ini sebagai bentuk penghargaan negara terhadap kerja keras mereka. Mengingat mereka telah bekerja 24 jam melayani masyarakat desa, khususnya dalam mengawal anggaran desa untuk kemakmuran masyarakat desa,' tuturnya.Sementara itu, pada 2023, parlemen dan pemerintah sudah menganggarkan dana desa lebih dari Rp 70,00 triliun yang dialokasikan kepada 74.954 Desa di 434 Kab/Kota.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Wakil Ketua MPR sebut Imlek libur nasional hargai keberagaman etnisWakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengatakan penetapan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional bertujuan untuk mewujudkan sikap saling menghargai ...
続きを読む »
Wakil Ketua Komisi II DPR: Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Penting untuk KonsolidasiWakil Ketua Komisi II DPR Yanuar Prihatin menilai penting perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi sembilan tahun guna memberi waktu konsolidasi.
続きを読む »
Ketua MPO Apdesi soal Masa Jabatan Kepala Desa: Semakin Lama akan Ciptakan Potensi KorupsiSemakin lama masa jabatan kepala desa, akan menciptakan potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme, termasuk oligarki yang lebih besar.
続きを読む »
Bamsoet Sebut Kegiatan Hobi Otomotif Bisa Rekatkan Ikatan Soliditas KebangsaanKetua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan kegiatan otomotif bisa memperluas jaringan dan merekatkan ikatan soliditas kebangsaan.
続きを読む »
Tidak Mendesak, Pekerja Industri Tembakau Tolak Revisi PP 109/2012Para pekerja industri tembakau menyatakan penolakan mereka terhadap rencana pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 . Para pekerja...
続きを読む »
116 Desa di Ponorogo Belum Penuhi Kuota PKD, Pendaftaran DiperpanjangBawaslu Ponorogo terpaksa harus memperpanjang masa pendaftaran pengawas kelurahan desa (PKD). Pasalnya 116 desa dari total 307 desa belum memenuhi kuota yang ditentukan. Hingga masa akhir pendaftaran, baru 191 desa yang telah memenuhi kuota.
続きを読む »