Para hakim di PN Jakpus yang memerintahkan penundaan Pemilu 2024 dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY).
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA – Para hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan penundaan Pemilu 2024 dilaporkan ke Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran kode etik pada Senin .
Dia merasa para hakim yang memutuskan perkara itu melanggar “Prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bersikap Profesional”. Selain itu, pada hari ini, Senin , Kongres Pemuda Indonesia juga akan melaporkan hakim yang sama ke KY. "Saya minta agar Badan Pengawas MA RI dan KY untuk segera memeriksa hakim-hakim tersebut. Kalau perlu di-Non Palu kan dulu. Hakim seperti ini sebaiknya jangan ditempatkan di PN sekelas Jakarta Pusat, ditaruh di luar Jawa saja," ujar Adies saat dihubungi, Jumat .
Partai Prima melayangkan gugatan perdata ke KPU di PN Jakpus dengan nomor register 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Partai Prima merasa dirugikan karena KPU tak meloloskan mereka dalam tahapan verifikasi administrasi calon peserta Pemilu 2024.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
KPU Jember Tidak Terpengaruh Putusan PN Jakpus soal Penundaan Pemilu 2024KPU Jember tetap menjalankan tahapan Pemilu 2024 meskipun PN Jakpus memerintahkan penundaan pemilu hingga 2025.
続きを読む »
Putusan Penundaan Pemilu 2024, Pengamat Nilai Hakim PN Jakpus Lampaui KewenangannyaSejumlah pakar menilai putusan penundaan Pemilu 2024 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinilai terlalu berani dan lampaui kewenangannya
続きを読む »
Hakim PN Jakpus Akan Dilaporkan ke KY Terkait Vonis Penundaan Pemilu 2024Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU menyatakan Partai Prima tidak memenuhi syarat dalam tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu.
続きを読む »
Pernyataan Sikap MIPI soal Putusan PN Jakpus Minta Pemilu 2024 Ditunda, Menohok Hakim Oyong CsSimak pernyataan sikap Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia atau MIPI soal putusan majelis hakim PN Jakpus Oyong Cs yang meminta Pemilu 2024 ditunda.
続きを読む »
3 Hakim PN Jakpus Dilaporkan ke KY Imbas Putusan Tunda Tahapan Pemilu 2024Putusan PN Jakarta Pusat terhadap gugatan Partai Prima menuai kontroversi di masyarakat. Sebab, salah satu perintahnya yakni KPU harus menghentikan tahapan pemilu 2024.
続きを読む »
Soal Putusan PN Jakpus, PDIP Tolak Keras Pemilu 2024 DitundaPDIP menyatakan bahwa konstitusi sudah jelas menggariskan pesta demokrasi diadakan setiap lima tahun sekali.
続きを読む »