Pernyataan Sikap MIPI soal Putusan PN Jakpus Minta Pemilu 2024 Ditunda, Menohok Hakim Oyong Cs MIPI
jpnn.com - JAKARTA – Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia ikut bereaksi atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis , yang meminta KPU menunda tahapan Pemilu 2024.
Diketahui, gugatan perdata Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst diajukan Ketua Umum DPP Partai Rakyat Adil Makmur Agus Priyono dan Sekretaris Jenderal Dewan DPP Prima Dominggus Oktavianus Tobu Kiik.Baca Juga:Majelis hakim yang dipimpin T. Oyong, dengan hakim anggota Bakri dan Dominggus Silaban, menolak eksepsi tergugat tentang gugatan penggugat kabur/tidak jelas .
Majelis Hakim Oyong Cs menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat, dan menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum Salah satu putusan Hakim Oyong Cs ialah memerintahkan KPU menghentikan sementara seluruh tahapan pemilu mulai dari keputusan tersebut dibacakan.
Baca Juga:Bunyi putusan majelis hakim yang memicu kontroversi, yakni:"Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari."
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
KPU Jember Tidak Terpengaruh Putusan PN Jakpus soal Penundaan Pemilu 2024KPU Jember tetap menjalankan tahapan Pemilu 2024 meskipun PN Jakpus memerintahkan penundaan pemilu hingga 2025.
続きを読む »
MIPI Minta Pemerintah Komitmen Gelar Pemilu 14 Februari 2024Pemerintah diminta tetap berkomitmen melaksanakan pemilu sesuai konstitusi, yakni lima tahun sekali. Sesuai jadwal, pemilu selanjutnya digelar pada 14 Februari...
続きを読む »
PDIP Sebut Ada Kekuatan Besar di Balik Putusan PN Jakpus soal Tunda Pemilu 2024PDIP Sebut Ada Kekuatan Besar di Balik Putusan PN Jakpus soal Tunda Pemilu 2024 TempoNasional
続きを読む »
Sekjen PDIP Sebut Manuver Gugatan Tunda Pemilu 2024 ke PN Jakpus Mesti DiselidikiHasto PDIP mengatakan ada menuver dari kekuatan besar di balik putusan PN Jakarta Pusat soal tunda Pemilu 2024.
続きを読む »
Soal Putusan PN Jakpus, PDIP Tolak Keras Pemilu 2024 DitundaPDIP menyatakan bahwa konstitusi sudah jelas menggariskan pesta demokrasi diadakan setiap lima tahun sekali.
続きを読む »
Keputusan PN Jakpus Tunda Pemilu 2024 Melanggar Peraturan BerikutPakar hukum tata negara menyebut putusan PN Jakpus yang menunda Pemilu 2024 aneh dan melanggar peraturan.
続きを読む »