Pengadilan Negeri Semarang menolak permohonan praperadilan yang diajukan MAKI atas penanganan pidana terhadap lima oknum polisi calo penerimaan Bintara Polri.
Terdakwa anak AG mengajukan banding atas putusan tiga tahun enam terhadapnya karena terlibat menganiaya David Ozora. Banding AG itu diajukan hari ini.Komisi Pemberantasan Korupsi , mengaku telah memeriksa Sekda Provinsi Papua, Ridwan Rumasukun, sebagai saksi kasus dugaan korupsi berupa suap, gratifikasi, dan TPPU.Bimtek ini diselenggarakan sebagai pembekalan untuk para petugas haji agar nantinya bisa memberikan pelayanan maksimal kepada para jamaah haji di Arab Saudi.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara adanya kontak tembak antara kelompok separatis teroris Papua dengan Prajurit Tentara Nasional Indonesia di Nduga.Kepala Polda Sumatera Barat menyatakan tiga orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan persekusi terhadap dua wanita pemandu lagu di Kabupaten Pesisir Selatan.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Update Tarif Tol Semarang Solo 2023 untuk Semua Gerbang TolSimak perhitungan tarif Tol Semarang Solo atau biaya tol Semarang Solo, di mana apabila keluar di Kartasura maka tarif Tol Solo Semarang Rp 80.500.
続きを読む »
Praperadilan Kasus Oknum Polisi Calo Bintara Polda Jateng, Hakim: Gugatan Tidak Dapat Diterima'Pemohon menyampaikan bukti surat publikasi di media massa. Hal tersebut tidak sejalan dengan ketentuan KUHAP,' kata Hakim tunggal Kairul Saleh.
続きを読む »
Yusril: Putusan Penundaan Pemilu Bisa Dieksekusi Jika Disetujui Pengadilan TinggiPakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra berpendapat putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang menunda pemilu hingga 2025 bisa dilaksanakan. Pakar Hukum...
続きを読む »
Mantan Hakim Agung: Perampasan Aset Hanya Bisa Lewat Pengadilan |Republika OnlinePelaksana perampasan aset tidak bisa dilakukan PPATK
続きを読む »
KontraS Gelar Aksi Diam di Depan Pengadilan Jelang Sidang Eksepsi Haris dan FatiaKontraS menggelar aksi diam di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjelang sidang kedua kasus pencemaran nama baik Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti kepada Luhut Binsar Pandjaitan.
続きを読む »
Komisi II DPR Protes Aturan Caleg Wajib Punya Surat Keterangan PengadilanKomisi II DPR Protes Aturan Caleg Wajib Punya Surat Keterangan Pengadilan: Anggota DPR Komisi II sebut syarat bakal caleg pada pemilu 2024 agar tidak memberatkan. Seperti terkait surat keterangan pengadilan.
続きを読む »