Komisi II DPR Protes Aturan Caleg Wajib Punya Surat Keterangan Pengadilan: Anggota DPR Komisi II sebut syarat bakal caleg pada pemilu 2024 agar tidak memberatkan. Seperti terkait surat keterangan pengadilan.
PIKIRAN RAKYAT - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mempertanyakan syarat surat keterangan pengadilan tidak pernah dipidana dengan ancaman 5 tahun yang berlaku untuk semua calon anggota legislatif di Pemilu 2024. Ketentuan ini akan diatur lewat Peraturan KPU soal pencalegan.
"Jangan sampai memberatkan tetapi tetap harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Guspardi kepada Pikiran-Rakyat.com, Senin 17 April 2023.Kemudian, lanjut Guspardi, dalam rancangan Peraturan KPU persyaratan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa cukup dengan surat pernyataan dari Bacaleg yang bersangkutan.
Guspardi lantas menyinggung syarat-syarat lain yang tidak membutuhkan surat keterangan dari sebuah Institusi atau Lembaga. Seperti syarat bisa membaca dan menulis bagi seseorang yang hendak mendaftarkan diri sebagai Bacaleg juga tidak harus dikeluarkan oleh institusi seperti Lembaga Bahasa.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Komisi III DPR Bakal Panggil KPK Soal Chat Johanis Tanak dengan Pejabat ESDMKomisi III DPR akan memanggil pimpinan KPK soal isu chat WhatsApp Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dengan pejabat ESDM Idris Sihite.
続きを読む »
Komisi V DPR Tinjau Kesiapan Infrastruktur Mudik 2023 di Tol Jakarta-Cikampek dan Stasiun Pasar SenenRidwan Bae menekankan 5 (lima) poin yang perlu menjadi perhatian serius dari semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan mudik lebaran 2023.
続きを読む »
Komisi X DPR Minta Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Direvisi Karena Banyak DikeluhkanWakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti meminta agar permasalahan penerimaan siswa pada jalur zonasi bisa segera diselesaikan.
続きを読む »
Momen Dirut Pertamina Hulu Diusir Komisi VII DPR Saat RapatKomisi VII DPR RI mengusir Direktur Utama Pertamina Hulu Indonesia (PHI) Chalid Said Salim, dari ruang rapat saat Rapat Dengar Pendapat (RDP).
続きを読む »
Komisi X DPR Tegaskan Sistem Zonasi dan Bantuan PTS Perlu Perhatian KhususKomisi X ingatkan Pemerintah siswa sekolah swasta dan negeri memiliki hak sama
続きを読む »
5 Poin Ini Jadi Perhatian Komisi V DPR RI Terkait Kesiapan Penyelenggaraan MudikJelang mudik Lebaran tahun 2023, Komisi V DPR RI meninjau kesiapan infrastruktur dan transportasi di Stasiun Pasar Senen dan ruas jalan tol Jakarta-Cikampek.
続きを読む »