Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta menyebut PT KCN bisa beroperasi sementara sambil menunggu izin lingkungan diterbitkan kembali.
Asep mengatakan ada sejumlah syarat yang mesti dipenuhi PT KCN. Pertama, menyampaikan surat pernyataan akan melaksanakan sanksi administratif paksaan pemerintah tentang perbaikan dokumen lingkungan hidup. Lalu, melakukan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku serta melakukan pelaporan secara berkala ke instansi terkait.
Seperti diketahui, puluhan buruh berdemo di Balai Kota DKI Jakarta meminta Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono kembali memberikan izin operasional kepada PT KCN. Heru Budi menyatakan PT KCN harus memenuhi syarat terkait izin lingkungan yang telah diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI. Pemprov DKI mencabut izin lingkungan PT KCN karena dinilai menjadi salah satu penyebab polusi debu batu bara di Marunda, Jakarta Utara. Heru Budi menekankan Pemprov DKI tidak berpihak dalam penanganan perusahaan yang diduga melakukan pencemaran.
Massa dari Perhimpunan Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Marunda dan Pengguna Jasa Pelabuhan Marunda sempat menggeruduk Balai Kota DKI Jakarta. Massa menuntut Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuka kembali kegiatan operasional PT KCN, yang sebelumnya disetop karena pencemaran lingkungan.Dalam orasinya, para buruh mengaku sudah tak bekerja 7 bulan semenjak PT KCN ditutup. Mereka menuntut Heru Budi menerbitkan izin untuk membuka PT KCN.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Karyawan Tuntut PT KCN Beroperasi Lagi, DKI Beri RestuDinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Izinkan PT KCN beroperasi sementara walau kena sanksi.
続きを読む »
Mengenal Jenis Sekolah Kedinasan dengan Ikatan Dinas dan Non-Ikatan DinasDi Indonesia tedapat dua jenis sekolah kedinasan yakni dengan ketentuan ikatan dinas dan non ikatan dinas, penjelasannya sebagai berikut.
続きを読む »
DPRD DKI Belum Berencana Panggil Dinas Sosial Soal Dugaan Korupsi BansosKetua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan dugaan korupsi bansos di DKI yang beredar di medsos baru sekedar menduga-duga.
続きを読む »
Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Cabut Sanksi Administrasi Peringatan Hotel di MentengDinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Provinsi DKI Jakarta melakukan penegakan Perda DKI Jakarta mencabut sanksi administrasi peringatan.
続きを読む »
Raperda Jalan Berbayar di Jakarta Masukkan Sepeda Motor Terkena Aturan ERPDinas Perhubungan DKI menyatakan draft raperda jalan berbayar memasukkan sepeda motor bakal terkena aturan ERP.
続きを読む »
Raker Komisi A DPRD DKI Ditunda Lagi Alasannya untuk Pendalaman, sebelumnya Banyak yang AbsenRapat kerja Komisi A DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) kembali ditunda.
続きを読む »