Pemerintah Pungut Pajak Belanja di Social Commerce, TikTok Siap Patuhi Aturan

Pemerintah Pungut Pajak Belanja di Social Commerce, TikTok Siap Patuhi Aturan TempoBisnis

TEMPO.CO, Jakarta - .Pemberlakuan pungutan pajak menyusul adanya revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik , dimana di dalamnya akan diatur mengenai pengenaan pajak saat berbelanja di social commerce, seperti TikTok.Head of Communication of TikTok Indonesia, Anggini Setiawan mengatakan pihaknya menyambut baik dan mendukung adanya revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 itu.

“Makanya usul kita juga adalah mengusulkan memilah, memilih penjual yang dia juga produsen dengan penjual yang mengimpor,” ujar Huda.Huda menilai bahwa seharusnya produk-produk impor dikenakan biaya atau pajak yang lebih tinggi. Dengan begitu, penjual dalam negeri yang menjual barang impor di Tanah Air dapat berkurang dan mereka akan beralih menjual produk-produk lokal di social commerce.“Biaya yang berbeda dan lebih tinggi , maka kita bisa menciptakan equal playing field,” ungkapnya.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

tempodotco /  🏆 12. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Belanja di Social Commerce Bakal Kena Pajak, TikTok: Kami Dukung!Pemerintah berencana mengenakan pajak untuk setiap transaksi di social commerce seperti di TikTok Shop.
続きを読む »

Belanja di 'Social Commerce' Akan Dikenakan Pajak, TikTok: Kita Akan Dukung dan Patuh'Kami sambut baik revisi peraturan Menteri Perdagangan. Jadi semangat yang kita bawa kita coba dukung oleh Kemenkop perlu ada revisi dan kami dukung baik,' ujar Head of Communications TikTok Indonesia Anggini Setiawan. Money SocialCommerce
続きを読む »

Isi SPT Pajak Otomatis Mulai 2024, Ditjen Pajak Buka Suara!Wajib pajak tidak akan lagi dipusingkan dengan perkara pengisian SPT tahun depan. Semua akan dilakukan otomatis.
続きを読む »

BPK Temukan Tunggakan Pajak Belum Tertagih Rp 7,2 Triliun, Dirjen Pajak: Kami TindaklanjutiBPK menyebutkan Ditjen Pajak belum melakukan tindakan penagihan secara optimal terhadap tunggakan pajak macet sebesar Rp 7,2 triliun.
続きを読む »

Suryo Utomo: Selain Tagih Pajak, DJP Harus Mampu Stimulasi EkonomiDirektur Jenderal Pajak, Suryo Utomo menegaskan, fungsi dan peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selama ini bukan semata-mata hanya sebagai pengumpul pajak bagi negara.
続きを読む »