Pemerintah Bakal Ubah Kriteria UMKM Lewat Perppu Cipta Kerja Sindonews BukanBeritaBiasa .
telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perppu tersebut mengganti UU Cipta Kerja yang dinyatakan cacat formil oleh Mahkamah Konstitusi.
"Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah," demikian bunyi Pasal 6 Ayat Perppu Cipta Kerja, dikutip Selasa . Pada Pasal 6 Ayat huruf a UU Nomor 8 Tahun 2008 tentang UMKM dijelaskan bahwa kriteria usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selanjutnya pada huruf b kriteria usaha mikro adalah memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300 juta.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Jokowi Ungkap 9 Pertimbangan Terbitkan Perppu Cipta KerjaPerppu ini juga memuat 9 pertimbangan yang menjadi dasar penerbitan Perppu Cipta Kerja tersebut.
続きを読む »
Presiden Jokowi Keluarkan Perppu Ciptaker, Bagaimana Tahap Pembentukan Sebuah Perppu?Tata cara pembentukan Perppu diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014.
続きを読む »
Perppu Ciptaker bakal digugat serikat buruh ke MK karena mayoritas pasal 'merugikan pekerja' - BBC News IndonesiaSejumlah organisasi serikat buruh bakal menggugat Perppu Ciptaker ke MK lantaran sejumlah pasal dinilai masih merugikan posisi pekerja, mulai dari aturan soal upah minimum kabupaten/kota, pekerja alih daya, pekerja kontrak, hingga pesangon.
続きを読む »
Pro Kontra Perppu Cipta Kerja, Jokowi: Hal Biasa, Pemerintah Bisa Jelaskan |Republika OnlineJokowi mengaku perekonomian bergantung investasi dan ekspor pada tahun ini.
続きを読む »
Perppu Cipta Kerja: Pengusaha yang Sengaja Telat Bayarkan Upah Pekerja Bakal Didenda - Pikiran-Rakyat.comDiketahui, Perppu tersebut juga mencantumkan soal aturan tentang upah dari sisi pengusaha dan pekerja.
続きを読む »
Perppu Cipta Kerja Bakal Beri Kepastian Hukum Bagi Investor | merdeka.comKetua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menilai, keputusan pemerintah atas penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja akan dapat memberikan kepastian hukum bagi investor dalam menanamkan modalnya.
続きを読む »