Pemerintah Akui Pelanggaran HAM Masa Lalu, DPR: Siapa Pun yang Memerintah Wajib Selesaikan

Pengakuan dan penyesalan pemerintah terhadap pelanggaran HAM di masa lalu menjadi momentum dalam menilai keseriusan negara.

Anggota Komisi III DPR Taufik Basari menilai ketika pemerintah sudah mengakui dan menyesali, maka hal tersebut menjadi sebuah pegangan bagi para korban atau keluarga korban untuk menagih komitmen negara dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM.

Ia juga mengajak kepada para korban, keluarga korban dan pegiat HAM mengunci pengakuan ini sebagai jaminan dalam menagih langkah lanjutan pemerintah dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu."Begitu pelanggaran HAM berat ini diakui oleh negara, maka siapa pun yang memerintah negeri ini dia akan punya kewajiban untuk itu.

"Pengungkapan kebenaran tanpa ada pengakuan tidak akan terjadi. Identifikasi korban, identifikasi pelaku juga tidak akan terjadi jika pengkuan terhadap peristiwanya sendiri tidak ada," ujar Taufik.Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem ini juga mengajak masyarakat memberi kesempatan pemerintah membenahi kesalahan yang pernah diperbuat sebelumnya.

Menurutnya langkah awal non-yudisial menjadi pintu pembuka kebenaran, yang kemudian mengarah kepada identifikasi korban. Dari sana bisa didapat apa saja yang menjadi kerugian korban.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

KompasTV /  🏆 22. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Pakar Hukum Tata Negara NIlai Kasus Pelanggaran HAM Mentok di Kejaksaan, Alasannya Kurang BuktiLangkah pemerintah untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM di masa lalu dipengadilan masih disangsikan.
続きを読む »

16 Tahun Aksi Kamisan, Apa Kabar Kasus Pelanggaran HAM Berat?Sejumlah aktivis menggelar aksi Kamisan ke-760 di seberang Istana Negara. Aksi Kamisan kali ini tepat 16 tahun sejak pertama kali digelar pada 18 Januari 2007.
続きを読む »

Wali Nanggroe Aceh Temui Mahfud MD, Soroti Dua Kasus Pelanggaran HAM Berat | merdeka.comWali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk Malik Al Haythar bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD, untuk tindaklanjut dari pengakuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pelanggaran HAM berat di Aceh.
続きを読む »

Rekomendasi Terkait Pelanggaran HAM Berat Mulai Dijalankan Dua Bulan LagiPresiden Joko Widodo akan menemui korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang ada di dalam dan luar negeri. Hal ini menjadi langkah awal pemulihan korban. Polhuk AdadiKompas
続きを読む »