Pakar Hukum Tata Negara NIlai Kasus Pelanggaran HAM Mentok di Kejaksaan, Alasannya Kurang Bukti

Langkah pemerintah untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM di masa lalu dipengadilan masih disangsikan.

Bivitri juga mengingatkan dalam rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat tidak ada rekonsiliasi. Sebab pengungkapan kebenaran belum terjadi.

Senada dengan Bivitri, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur menilai kejaksaan bisa melakukan langkah penyelidikan untuk menguatkan bukti yang sudah ada.Pemerintah Akui 12 Pelanggaran HAM Berat, SETARA Sesalkan Tidak Ada Pengungkapan Kebenaran Isnur menambahkan dalam catatannya seringkali pendekatan pemerintah dalam pengungkapan kasus pelanggaran HAM masa lalu dilakukan dengan pola-pola pemberian kerahiman atau islah. Hal ini agar korban atau keluarga korban tidak melanjutkan tuntutan.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

KompasTV /  🏆 22. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Perbedaan Tuntutan Hukum PC dan RE Disorot, Pakar Hukum: Ada Pertimbangan Gender - Pikiran-Rakyat.comPerbedaan Tuntutan Hukum PC dan RE Disorot, Pakar Hukum: Ada Pertimbangan Gender: Pakar hukum Unsoed Purwokerto angkat bicara soal polemik tuntutan hukuman pada Bharada E, simak selengkapnya.
続きを読む »

Pakar Hukum Pidana Sesalkan Konflik LPSK dan Kejaksaan soal Tuntutan untuk EliezerPakar hukum pidana Firman Wijaya menyesalkan konflik yang terjadi antara Kejaksaan dan LPSK soal tuntutan 12 tahun penjara terhadap Richard Eliezer.
続きを読む »

Pakar Hukum: Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Untungkan Pimpinan Parpol dan Rugikan RakyatSistem pemilu proporsional tertutup hanya akan menguntungkan pimpinan partai politik.
続きを読む »

Pakar Hukum: Semestinya Putri Candrawathi Dituntut Hukuman MatiTUNTUTAN yang dibacakan JPU terhadap para terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua diliputi sejumlah kejanggalan.
続きを読む »

Kritisi Kesimpulan Jaksa soal Perselingkuhan PC dan Yosua, Pakar Hukum Pidana: Penuh AtraksiKompas TV sudah bersama dengan Aan Eko Widiarto selaku Ahli Hukum Universitas Brawijaya, dan Edi Hasibuan selaku Direktur Eksekutif LEMKAPI.
続きを読む »

Pakar Hukum Pidana: 95% Keterangan Bharada E Senada dengan Jaksa - tvOnePakar Hukum Pidana Jamin Ginting mengatakan bahwa tuntutan yang diberikan kepada Bharada E merupakan hal yang di luar dugaan. - tvOne
続きを読む »