Pegawai Pemerintah Non - PNS Wajib Netral dalam Pemilu, Ada Sanksi PHK Jika Melanggar TempoBisnis
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas meminta Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri di seluruh instansi pusat dan daerah untuk bersikap netral dalam penyenggaraan pemilu.
Sejumlah upaya pembinaan dan pengawasan itu meliputi:Pertama, dengan melakukan sosialisasi asas netralitas melalui berbagai kegiatan dan beragam media.Kedua, yakni mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif.Ketiga, melakukan pengawasan terhadap PPNPN di instansi masing-masing dalam masa pemilihan umum.Keempat, menindaklanjuti dugaan pelanggaran asas netralitas atau mengenakan sanksi hukum terhadap PPNPN yang melanggar asas netralitas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Pegawai Pemerintah Non-PNS Terlibat Praktik Politik Bakal di-PHKSetiap PPNPNS wajib bersikap netral dan bebas dari pengaruh dan atau intervensi semua golongan atau partai politik dalam penyelenggaraan pemilu.
続きを読む »
Total Jatah Libur dan Cuti Bersama Tahun 2023 Capai 24 HariSingkatnya, pemerintah menetapkan 16 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama untuk pegawai pemerintah.
続きを読む »
Syarat PNS Bisa Dapat Gaji Rp14 Juta per Bulan, Fix Kaya Raya!Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa mendapatkan pendapatan hingga Rp14 jutaan per bulan, berikut syaratnya.
続きを読む »
Universitas Brawijaya Buka Lowongan Dosen Tetap Non-PNS & Asdos, Ini Syaratnya!UB tengah membuka 74 lowongan dosen tetap non-PNS dan 130 asisten dosen. Simak syarat dan deadline pendaftarannya di sini!
続きを読む »
Info Lowongan Lur! Pengadilan Agama Klaten Butuh 1 SatpamPengadilan Agama (PA) Klaten mengumumkan penerimaan pegawai pemerintah nonpegawai negeri (PPNPN), Senin (2/1/2023).
続きを読む »
Alasan Pemerintah Turunkan Harga Pertamax dan BBM Non Subsidi Lainnya, Pertalite TetapHarga Pertamax turun, sedangkan harga Pertalite tetap, pemeritah jelaskan alasannya.
続きを読む »