STAF Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo sekaligus budayawan menekankan biaya politik yang tinggi menjadi pencetus
“Ini menyangkut biaya politik yang tinggi selama biaya itu masih tinggi maka akan terus terjadi penyimpangan karena tujuannya akan mengembalikan biaya yang dikeluarkan. Kalau di pilkada itu biaya tinggi praktik ijon yang dilakukan”
Kondisi ini menurutnya pemerintah harus dicarikan solusinya salah satunya yakni menata ulang sistem demokrasi pemilihan langsung. Salah satu yang diusulkan yakni adanya televisi publik yang difungsikan sebagai wadah kampanye.“Cara ini menurut saya bisa menekan biaya kampanye yang memakan biaya besar.
Demokrasi adalah menawarkan ide, gagasan dan meyakinkan publik serta persaingan yang memakan biaya mahal. Di sisi lain pencegahan tetap harus dikedepankan dan penindakan tidak mungkin hanya mengandalkan operasi tangkap tangan.“Demokrasi tidak ada yang ideal. Dalam demokrasi kompetisi itu muncul tokoh dan menjual dirinya untuk memilihnya dan itu marketing dalam politik dan itu butuh biaya. Popularitas di sini tidak cukup tanpa uang.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Kemandirian Partai Politik Pengaruhi Potensi KorupsiKORUPSI yang dilakukan kepala daerah jelang pemilihan umum memang merupakan perilaku laten yang dilakukan penjabat khususnya kepala daerah
続きを読む »
Thailand Punya Festival Songkran, Ini 4 Negara yang Punya Sistem Kalender SendiriHari ini Thailand merayakan tahun baru atau Songkran karena memiliki sistem kalender sendiri. Negara apa saja yang memiliki kalender sendiri?
続きを読む »
Gembong: Pemprov DKI tak Boleh Larang Pendatang Masuk Jakarta |Republika OnlineKetua Fraksi PDIP ingatkan pendatang harus punya keterampilan agar tak bebani Pemprov
続きを読む »
Bertemu di Kantor PAN, Zulkifli-Yusril bahas pelaksanaan Pemilu 2024Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menerima kunjungan Ketua Umum Partai Bulan Bintang ...
続きを読む »
Lagi, KPU Digugat Perdata Partai yang Gagal Ikuti Pemilu 2024Partai Republik menjadi partai politik ketiga yang menggugat KPU secara perdata setelah Partai Prima dan Partai Berkarya. Polhuk AdadiKompas
続きを読む »