Menurutnya, penafsiran perihal kedaulatan rakyat dalam sistem pemilu telah sesuai penerapan proporsional terbuka.
Liputan6.com, Jakarta Perdebatan sistem pemilihan umum proporsional tertutup dan terbuka mencuat, setelah sejumlah pihak yang melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi . Dengan dasar keinginan para penggugat memberlakukan sistem proporsional tertutup atau hanya mencoblos partai politik.
"Sementara kalau meletakan sistem proporsional tertutup, maka peletakan penentuan calon legislatif itu berada di tangan ketua partai," sebutnya. "Nah sementara, jika MK mencoba mengubah dan menginterpretasikan yang lain banyak problematikannya," bebernya. Uji materiil itu diajukan oleh kader PDI Perjuangan Demas Brian Wicaksono, kader NasDem Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, serta Nono Marijono. Gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu tercatat dalam Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Pakar Sebut China Tak Mungkin Berhasil Rebut TaiwanLembaga think thank AS menganalisis bahwa Beijing tidak mungkin berhasil merebut Taiwan melalui invasi.
続きを読む »
Hakim Sebut tak Ada Saksi Pelecehan, Sambo: Apa Gunanya Istri Saya BohongHakim menyebut berdasarkan fakta persidangan, saksi atau terdakwa lain seperti Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Richard Eliezer tidak mengetahui peristiwa pelecehan seksual tersebut.
続きを読む »
Kata Pengamat Pernyataan Puan soal Tak Ada Bintang Bersinar Sendiri di PDIP Tak Spesifik ke GanjarKata Pengamat Pernyataan Puan soal Tak Ada Bintang Bersinar Sendiri di PDIP Tak Spesifik ke Ganjar TempoNasional
続きを読む »
Pakar Hukum Sebut Para Ahli Perumus Perpu Cipta Kerja Tidak Paham Perundang-undanganSejumlah pakar menilai bahwa Perpu Cipta Kerja sekadar menguntungkan investor dan tidak berpihak kepada masyarakat.
続きを読む »
Pakar Transportasi Sebut Jalan Tol Lingkar Luar Solo Bukan Solusi KemacetanPakar transportasi menilai pembangunan Jalan Tol Lingkar Luar Timur-Selatan Solo tak akan menyelesaikan masalah kemacetan. Daripada membangun tol, pemerintah didorong mengoptimalkan transportasi publik. Nusantara AdadiKompas
続きを読む »
Pakar Sebut Kewenangan Penuh OJK Usut Pidana Keuangan BerbahayaPakar TPPU Yenti Garnasih mengkritik kewenangan penuh yang diberikan kepada OJK sebagai satu-satunya lembaga dalam mengusut tindak pidana di sektor jasa keuangan.
続きを読む »