Pakar Hukum Tata Negara Memberikan Pendapat pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar Hukum Tata Negara Margarito memberikan pendapatnya pada sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai PKPU yang mengatur pencalonan presiden dan wakil presiden.

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis saat menyampaikan pendapatnya pada sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi , Kamis .

Kelakuannya Bikin Geleng-geleng, Di Kertanegara Sibuk Umumkan Cawapres, Gibran Malah Sibuk Nonton Bola “Kalau mau sederhana, ada atau tidak ada PKPU yang mengatur syarat itu, tetap saja ada syarat. Mengapa? Karena syarat itu diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017,” kata Margarito dalamGibran Lolos Jadi Cawapres Lewat Putusan MK, Warga: Republik Rasa Monarki

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

suaradotcom /  🏆 28. in İD

Pakar Hukum Tata Negara Sidang Sengketa Pilpres Mahkamah Konstitusi PKPU Pencalonan Presiden Wakil Presiden

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Bantah Pernyataan Kuasa Hukum 02, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Tugas MK tidak Sekadar AngkaPAKAR hukum tata negara Feri Amsari menanggapi pernyataan kuasa hukum dari paslon Prabowo-Gibran yang mengatakan perkara perselisihan hasil pemilu TSM ialah wilayah Bawaslu
続きを読む »

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ada Kecurangan Pemilu 2024 dari Bansos yang BeredarPakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyebut ada kecurangan Pemilu 2024 secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
続きを読む »

Pakar Hukum Tata Negara Harap MK Pisahkan Perkara PHPU dan Kecurangan PemiluBerita Pakar Hukum Tata Negara Harap MK Pisahkan Perkara PHPU dan Kecurangan Pemilu terbaru hari ini 2024-03-24 16:32:33 dari sumber yang terpercaya
続きを読む »

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Undang-Undang Batasi Penanganan Pelanggaran TSM di Bawaslu, tapi...Pakar Hukum dari Universitas Andalas Feri Amsari, membenarkan bahwa undang-undang membatasi penanganan dugaan pelanggaran pemilu TSM di Bawaslu.
続きを読む »

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Hak Angket Jadi Solusi Membuka Dugaan Kecurangan PemiluJPNN.com : Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menjelaskan hak angket bisa menjadi tangan panjang dari masyarakat yang ingin adanya transparansi hasil pe
続きを読む »

Pakar Hukum Tata Negara Kritik Tuntutan Sengketa Pilpres 2024Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Pakuan Bogor, Andi Asrun, mengkritik tuntutan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Ia menyoroti kejanggalan dalam tuntutan tersebut dan menanyakan mekanisme penggantian Gibran jika statusnya sebagai Cawapres dicabut.
続きを読む »