Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Pakuan Bogor, Andi Asrun, mengkritik tuntutan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Ia menyoroti kejanggalan dalam tuntutan tersebut dan menanyakan mekanisme penggantian Gibran jika statusnya sebagai Cawapres dicabut.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Pakuan Bogor, Andi Asrun dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (4/4/2024). (YouTube Mahkamah Konstitusi RI)Ia mengaku merasa ada kejanggalan atas tuntutan ini. Sebab, menurut Andi Muhammad, semestinya dimasukkan juga mekanisme menentukan pengganti Gibran bila status Cawapres gugur. "Ada satu keanehan, ketika ada permintaan hanya mencoret Gibran sebagai cawapres.
Bagaimana pencarian pengganti Gibran ini untuk mendampingi Pak Prabowo sebagai paslon 02?" ujar Andi dalam keterangannya. Seharusnya, kata Andi, dalam sidang ini pihak penggugat menggugat produk dari MK. Sementara dalam kasus ini, pendaftaran Gibran sebagai Cawapres merupakan keputusan KPU. "Ini pertanyaan yang seolah-olah tidak mau dijawab, dibiarkan begitu saja. Sekali lagi, penetapan Gibran berdasarkan Putusan MK ada konstitusional," ucapny
Pakar Hukum Tata Negara Kritik Tuntutan Sengketa Pilpres 2024 Mahkamah Konstitusi Gibran Cawapres Penggantian
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Bantah Pernyataan Kuasa Hukum 02, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Tugas MK tidak Sekadar AngkaPAKAR hukum tata negara Feri Amsari menanggapi pernyataan kuasa hukum dari paslon Prabowo-Gibran yang mengatakan perkara perselisihan hasil pemilu TSM ialah wilayah Bawaslu
続きを読む »
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ada Kecurangan Pemilu 2024 dari Bansos yang BeredarPakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyebut ada kecurangan Pemilu 2024 secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
続きを読む »
Pakar Hukum Tata Negara Harap MK Pisahkan Perkara PHPU dan Kecurangan PemiluBerita Pakar Hukum Tata Negara Harap MK Pisahkan Perkara PHPU dan Kecurangan Pemilu terbaru hari ini 2024-03-24 16:32:33 dari sumber yang terpercaya
続きを読む »
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Undang-Undang Batasi Penanganan Pelanggaran TSM di Bawaslu, tapi...Pakar Hukum dari Universitas Andalas Feri Amsari, membenarkan bahwa undang-undang membatasi penanganan dugaan pelanggaran pemilu TSM di Bawaslu.
続きを読む »
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Hak Angket Jadi Solusi Membuka Dugaan Kecurangan PemiluJPNN.com : Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menjelaskan hak angket bisa menjadi tangan panjang dari masyarakat yang ingin adanya transparansi hasil pe
続きを読む »
Peluang Anies dan Ganjar Menang di MK Menurut 4 Pakar Hukum Tata Negara dan Ahli PolitikPeluang Anies dan Ganjar menangkan gugatan Pilpres 2024 menurut analisis pakar hukum tata negara dan pakah hukum.
続きを読む »