Pakar Hukum: Kebijakan Menambang di Wadas Melanggar HAM dan Konstitusi TempoBisnis
TEMPO.CO, Jakarta - Ahli hukum tata negara dan hak asasi manusia dari Universitas Gadjah Mada Herlambang Wiratraman mengatakan kebijakan menambang di Wadas, Jawa Tengah melanggar HAM dan konstitusi.Hal ini ia kemukakan ketika akan menjadi saksi di persidangan antara masyarakat Wadas melawan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Bagaimanakah Upaya Pemerintah Menindaklanjuti 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat?Mahfud menyebut, semua pelanggaran HAM berat bisa diproses lewat jalur hukum atau pengadilan HAM ad hoc.
続きを読む »
Arab Saudi Hukum Mati Profesor Hukum karena Beropini dan Bagikan Berita via Twitter dan WhatsAppAwad Al-Qarni, seorang profesor hukum pro-reformasi di Arab Saudi, dilaporkan dijatuhi vonis hukuman mati karena menggunakan Twitter dan WhatsApp.
続きを読む »
Pakar Hukum Finsensius Mendrofa Terima Penghargaan Tokoh Kristiani Inspiratif 2022Pakar hukum dan advokat Finsensius Mendrofa mendapatkan penghargaan (award) sebagai Tokoh Kristiani Inspiratif 2022 dari salah satu majalah Kristiani terkemuka....
続きを読む »
Mahfud Ungkap Sulitnya Proses Hukum Pelanggaran HAM Berat: Fakta Ada, Bukti NihilMenko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah saat ini mengutamakan penyelesaian 12 kasus pelanggaran HAM berat melalui jalur non-yudisial. 'Faktanya ada tetapi buktinya tidak ada,' ujar Mahfud. Nasional MahfudMD
続きを読む »
Tuntaskan Yudisial HAM Berat Masa Lalu, Jokowi Minta Kejagung & Komnas HAM Koordinasi | merdeka.comUntuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu lewat yudisial, Jokowi meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) berkoordinasi dengan Komnas HAM.
続きを読む »
Komnas HAM Ungkap Ada 6 Ribu Korban HAM Berat Sudah TerverifikasiKomnas HAM akan membantu Jokowi untuk verifikasi korban yang berhak mendapatkan hak tersebut.
続きを読む »