Pakar Hukum Dorong Jalur Politik untuk Tolak Perppu Cipta Kerja
JawaPos.com – Jalur untuk membatalkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak hanya melalui Mahkamah Konstitusi . Tapi bisa juga lewat jalur politik di DPR sebelum perppu tersebut disahkan menjadi undang-undang .
Dia mengungkapkan, masih ada ruang untuk menyatakan keberatan atas pembentukan Perppu Cipta Kerja. ”Bisa dilakukan antara tenggang waktu sampai persetujuan DPR,” ujar dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur itu. Lebih lanjut, Aidul menegaskan, pembentukan perppu tersebut harus menganut prinsip meaningful participation yang menjadi tolok ukur partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. ”Yang disayangkan, tidak maksimal,” ungkap alumnus Universitas Padjadjaran Bandung tersebut.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Perppu Cipta Kerja, Jam Istirahat Tidak Termasuk Waktu Kerja | merdeka.comPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja mengatur tentang jam kerja pekerja/buruh. Maksimal waktu lembur bagi pekerja yakni 4 jam per hari.
続きを読む »
Tolak Perppu Cipta Kerja, Buruh Sumut: Kami Akan Gugat Secara Hukum dan Aksi Mogok KerjaPartai Buruh Provinsi Sumatera Utara menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) tidak sesuai dengan harapan buruh
続きを読む »
Menaker Sebut Perppu Cipta Kerja untuk Sejahterakan Semua PihakMenaker membahas Perppu Cipta Kerja dengan sejumlah pihak.
続きを読む »
Perppu Cipta Kerja Atur Libur Pekerja 2 Hari SemingguPerppu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 tidak mengurangi hari libur untuk pekerja/buruh
続きを読む »