OJK Terbitkan POJK Terbaru Dorong Konsolidasi BPR Syariah
JawaPos.com – Otoritas Jasa Keuangan terus berupaya meningkatkan kontribusi industri perbankan pada pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendorong konsolidasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2022 tentang BPRS .
Selain itu, ia menjelaskan aturan tersebut dirilis untuk menciptakan proses perizinan BPRS yang lebih efektif dan efisien serta menghadirkan BPRS yang lebih tertata dan kuat. Sejumlah aspek kelembagaan pengaturan utama BPRS yang disempurnakan, meliputi: pendirian BPRS; Perizinan pendirian BPRS; Kepemilikan dan perubahan modal.
Adapun penyempurnaan aturan mengenai pendirian BPRS mencakup pendirian BPRS baru, penyesuaian zona pendirian BPRS. “Penyesuaian persyaratan modal disetor minimum, dan perubahan Izin Usaha BUS atau BUK menjadi BPRS,” jelasnya. Baca juga:Survei BI Indikasikan Optimisme Konsumen Meningkat Pada Desember 2022Tak hanya itu, terdapat penambahan pengaturan terkait kepemilikan, permodalan, kepengurusan dan kegiatan usaha BPRS. Hal ini dalam rangka penguatan kelembagaan, digitalisasi pelaporan, dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
OJK Perbarui POJK BPRS, Ini Aspek yang Disempurnakan |Republika OnlineAspek kelembagaan pengaturan utama BPRS meliputi pendirian, kepemilikan, dan modal.
続きを読む »
OJK Terbitkan Aturan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Ini IsinyaOtoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan baru mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Apa isinya?
続きを読む »
OJK Perbarui Aturan BPR Syariah, Ini Aspek yang DisempurnakanOJK resmi menerbitkan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (POJK BPRS).
続きを読む »
OJK Dorong Konsolidasi Bank Pembiayaan Rakyat SyariahOtoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong konsolidasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) melalui penerbitan POJK Nomor 26 Tahun 2022.
続きを読む »
Kemenkeu Terbitkan Aturan Baru tentang Pemeriksaan Pabean Impor |Republika OnlinePMK adalah tindak lanjut program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan.
続きを読む »
28 Anak di Jawa Barat Keracunan 'Chiki Ngebul', Dinkes Kabupaten Bekasi Terbitkan Surat Edaran DaruratSebanyak 28 anak dengan rincian 24 anak di Tasikmalaya dan 4 anak di Bekasi mengalami keracunan usai menyantap chiki ngebul.
続きを読む »