OJK Perbarui POJK BPRS, Ini Aspek yang Disempurnakan |Republika Online

Aspek kelembagaan pengaturan utama BPRS meliputi pendirian, kepemilikan, dan modal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah . Direktur Humas OJK Darmansyah mengatakan hal tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kontribusi industri perbankan pada pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendorong konsolidasi pada BPRS.

"Ini juga untuk menciptakan proses perizinan BPRS yang lebih efektif dan efisien serta menghadirkan BPRS yang lebih tertata dan kuat," ujar Darmansyah. "Penyempurnaan aturan mengenai pendirian BPRS mencakup pendirian BPRS baru, penyesuaian zona pendirian BPRS, penyesuaian persyaratan modal disetor minimum, dan perubahan Izin Usaha BUS atau BUK menjadi BPRS," jelas Darmansyah.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

republikaonline /  🏆 16. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

OJK Ubah Syarat Minimum Modal Disetor BPRSOJK terus berupaya meningkatkan kontribusi industri perbankan pada pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendorong konsolidasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
続きを読む »

Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Momentum Menumbuhkan Budaya K3 |Republika OnlineK3 jadi aspek penting dalam perlindungan ketenagakerjaan dan hak dasar tenaga kerja
続きを読む »

Kabupaten Malang Miliki Wisata Baru Latar Bale di Lawang  |Republika OnlinePengelola perlu tetap memperhatikan aspek kebersihan dan keindahan.
続きを読む »

OJK Jadi Penyidik Pidana Jasa Keuangan, Begini Tanggapan Mabes PolriMabers Polri menanggapi kewenangan tambahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan penyidikan pindana jasa keuangan.
続きを読む »

3 Cara Mengecek Pinjol Ilegal di OJK Cukup Pakai PonselCara mengecek penyedia pinjaman online (pinjol) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa dilakukan dengan mudah via ponsel. Berikut ini 3 caranya
続きを読む »

Mahasiswa Kritik soal Beleid OJK Jadi Penyidik Tunggal Pidana Jasa KeuanganUndang-Undang atau beleid tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) mengamanatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai satu-satunya institusi yang memiliki hak untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
続きを読む »