LHKP PP Muhammadiyah menilai, putusan PN Jakpus menunda pemilu cacat hukum.
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik menolak penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 menjadi diselenggarakan pada Juli 2025. Hal itu imbas vonis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis , yang memenangkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur .
Sikap tersebut juga diteken oleh Ketua PP Muhammadiyah M Busyro Muqoddas. LHKP PP Muhammadiyah turut mendukung KPU untuk mengajukan banding atas putusan PN Jakpus dan tetap melaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024. Ridho juga berpesan agar KPU dan Bawaslu menjadi integrita dan transparansi agar pemilu berjalan sesuai jujur dan adil.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
LHKP PP Muhammadiyah Nilai Putusan PN Jakarta Pusat Tunda Pemilu Cacat HukumLHKP PP Muhammadiyah menilai putusan PN Jakarta Pusat tentang penundaan pemilihan umum (pemilu) adalah cacat hukum.
続きを読む »
Muhammadiyah: Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu Cacat Hukum |Republika OnlineMuhammadiyah mendukung langkah KPU untuk mengajukan banding.
続きを読む »
Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu, PP Muhammadiyah Dukung Langkah KPU |Republika OnlineSengketa administrasi pemilu seharusnya diselesaikan di Bawaslu dan PTUN.
続きを読む »
Soal Putusan Penundaan Pemilu, PN Jakpus Disebut |em|Copy Paste|/em| Petitum |Republika OnlinePutusan PN Jakpus dinilai bisa berdampak pada penyelenggaraan Pemilu 2024.
続きを読む »
Prabowo: Tak Masuk Akal Tunda Pemilu 2024 |Republika OnlineMenurut Prabowo, PN Jakpus telah membuat sensasi berlebihan lewat putusannya.
続きを読む »
KY akan Periksa Panitera PN Jakpus Soal Putusan Penundaan Pemilu |Republika OnlinePemeriksaan terhadap majelis hakim PN Jakpus belum bisa dilakukan dalam waktu dekat.
続きを読む »