Sengketa administrasi pemilu seharusnya diselesaikan di Bawaslu dan PTUN.
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menunda pemilu cacat hukum dan telah melanggar konstitusi.
Menurut Ridho, persoalan sengketa administrasi maupun tahapan pemilu seharusnya diselesaikan di Badan Pengawas Pemilu dan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan lembaga hukum yang lainnya. LHKP PP Muhammadiyah memandang PN Jakarta Pusat tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan penundaan pemilu.
Ridho mengimbau kepada para elite dan tokoh bangsa untuk secara bersama-sama menyukseskan terselenggaranya Pemilu Serentak 2024 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ridho juga berharap elite tidak lagi membuat kegaduhan dengan pernyataan penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Tama S Langkun: Putusan Penundaan Pemilu Kompetensinya Berada di PTUNKetua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo Tama S Langkun mengatakan keputusan penundaan Pemilu 2024 kompetensi peradilannya seharusnya berada di PTUN. Pengadilan...
続きを読む »
Soal Putusan Hakim PN Jakpus Tunda Pemilu, Mahfud MD: Putusan Salah Kamar!Menko Polhukam Mahfud MD memastikan pemilu 2024 akan tetap berjalan.
続きを読む »
Enam WNI Hilang Akibat Kapal Terbalik di Pulau Sengketa JepangEnam WNI dinyatakan hilang pada kecelakaan kapal di perairan dekat pulau sengketa Jepang.
続きを読む »
Indonesia Diminta Belajar dari Sengketa Laut Filipina vs Cina |Republika OnlineCina sudah melakukan operasi “gray zone” terhadap Filipina berkali-kali sejak 1995.
続きを読む »
Korsel Mau Bangun Yayasan Publik untuk Sengketa Kompensasi Korban Kerja Paksa JepangKorea Selatan mengumumkan rencana penyelesaian sengketa dengan Jepang lewat dengan membangun yayasan bagi keluarga korban kerja paksa.
続きを読む »
Carut Marut Relokasi Warga Plumpang, Sengketa Tanah Bercampur Janji PolitikPersoalan relokasi warga sekitar Depo Pertamina Plumpang memang menghadirkan polemik. Hal itu diperparah karena kerap di bawa ke urusan politik.
続きを読む »