Eks Komisioner KPK Bambang Widjojanto menilai penerbitan Perpu Cipta Kerja semakin menegaskan wajah otoritarianisme penguasa, termasuk perilaku koruptif.
TEMPO.CO, Jakarta - Dosen pasca sarjana Universitas Djuanda Bambang Widjojanto mengatakan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Cipta Kerja dapat dituding sebagai salah satu perilaku koruptif dari kekuasaan. Menurut mantan komisioner KPK ini, Perpu Ciptaker ini makin menegaskan wajah otoritarianisme penguasa.Bambang Widjojanto mengatakan penerbitan Perpu Ciptaker tidak berpijak pada kewarasan yang berpucuk pada kehendak kuat rakyat.
Perpu dapat dikualifikasi sebagai sikap dan perilaku yang bersifat melecehkan, menyepelekan, dan mendekonstruksi marwah serta kehormatan MK.Di sisi lain, Bambang mengatakan klaim adanya kegentingan memaksa sehingga Perpu perlu diterbitkan sangat prematur dan tidak materiil. Dia menyebut ada manipulasi argumentasi yang sangat fundamental dalam Perppu seolah-olah ada kegentingan yang memaksa dan kekosongan hukum.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Perpu Cipta Kerja, Jokowi: Dunia Sedang Tidak Baik-Baik SajaJokowi mengatakan Perpu Cipta Kerja diterbitkan lantaran kondisi Indonesia saat ini tidak lepas dari ketidakpastian global.
続きを読む »
Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh: Outsourcing Tidak Dibatasi, Perbudakan ModernPartai Buruh menolak aturan soal tenaga alih daya dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja.
続きを読む »
Cuti Panjang Dihapus, Anggota DPR Sebut Perpu Cipta Kerja Tidak Berpihak kepada PekerjaPolitikus Partai Demokrat Lucy Kurniasari mengatakan, Perpu Cipta Kerja menghilangkan cuti panjang dan atur libur sehari saja.
続きを読む »
Perpu Cipta Kerja Disebut Buka Peluang Pemakzulan, Anggota DPR: Tidak AkanPolitikus Partai Demokrat Santoso mengatakan pemakzulan terhadap Jokowi tak bisa terjadi karena Perpu Cipta Kerja. Koalisi gemuk dukung Jokowi.
続きを読む »
Mantan Ketua MK Anggap Perpu Cipta Kerja Preseden Buruk Praktik KetatanegaraanEks Ketua MK Hamdan Zoelva turut mengkritik dalih 'kegentingan memaksa' yang digunakan Jokowi untuk menerbitkan Perpu Cipta Kerja.
続きを読む »
Ekonom Apresiasi Perpu Cipta Kerja, Menko Airlangga Sebut Sesuai Putusan MKMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut penerbitan itu sudah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) .
続きを読む »