terpopuler Pemerintah Provinsi DKI Jakarta rencananya akan menerapkan jalan berbayar elektronik di sejumlah ruas. Berapa besar tarif yang dikenakan?
Berapa tarif yang dikenakan jalan berbayar elektronik di Jakarta? Ada ragam upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengurangi kemacetan. Belakangan yang berlaku adalah ganjil genap. Kini Pemprov DKI Jakarta dikabarkan bakal menerapkan Electronic Road Pricing . Dengan ERP, pengendara yang melintas di sejumlah ruas jalan Ibu Kota akan dikenakan tarif tertentu.
Sejauh ini tarifnya belum diumumkan secara resmi. Tercantum dalam Rancangan Peraturan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik, pasal 14, tarif layanan pengendalian lalu lintas secara elektronik itu memperhatikan jenis kendaraan motor, dan kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik.
"Kami di angka Rp 5.000-19.900 tergantung kinerja ruas jalan," kata Zulkifli dalam sebuah diskusi tahun 2021 lalu. Kemudian perihal jenis kendaraan yang dikenakan tarif, disebutkan dalam pasal 11, semua kendaraan bermotor dan kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik dapat melalui kawasan pengendalian lalu lintas secara elektronik, kecuali kendaraan bermotor alat berat.
Kendaraan yang ingin melintas di jalan berbayar itu nantinya wajib dilengkapi dengan Perangkat Identitas Kendaraan Elektronik dan/atau perangkat elektronik tertentu lainnya.Dijelaskan juga jalur sepeda yang tersedia dalam kawasan pengendalian lalu lintas secara elektronik tetap beroperasi dan dapat dilewati oleh sepeda termasuk sepeda listrik tanpa dikenakan Tarif Layanan Pengendalian Lalu Lintas secara elektronik. Lalu mana saja ruas jalan yang bakal berbayar di Jakarta? Berikut daftarnya.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Sebelum Terapkan ERP, Pemprov DKI Diminta Tingkatkan Layanan Transportasi Umum DuluNamun, lanjut Taufik, terdapat sejumlah catatan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta jika hendak menerapkan ERP.
続きを読む »
Pemerintah Provinsi Perlu Kaji Ulang Biaya Operasional SMA dan SMKWakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Effendi mendorong pemerintah provinsi untuk mengkaji ulang biaya operasional sekolah jenjang SMA/ SMK.
続きを読む »
6 Pembuang Sampah Sembarangan Saat CFD kena OTT, Didenda Total Rp 400 RibuDinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menempatkan tujuh Posko sepanjang Jalan Sudirman -Thamrin saat CFD.
続きを読む »
Mantan Wagub DKI Riza Patria dan Gibran Dinilai Berpotensi Menang di Pilgub DKI 2024Sejumlah nama tokoh politik mulai bermunculan dalam bursa pencalonan Gubernur DKI Jakarta untuk Pilgub DKI 2024 mendatang.
続きを読む »
Terpopuler Metro: Bansos DKI, Anggaran Alat Kesehatan Dicoret, dan Bursa Cagub DKITerpopuler Metro: Bansos DKI, Anggaran Alat Kesehatan Dicoret, dan Bursa Cagub DKI TempoMetro
続きを読む »
Polda Metro Koordinasi Terkait Jalan Berbayar dengan Pemprov DKIPolda Metro Jaya menyebutkan, koordinasi terkait jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) terus dilakukan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
続きを読む »