Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Effendi mendorong pemerintah provinsi untuk mengkaji ulang biaya operasional sekolah jenjang SMA/ SMK.
Pasalnya, sekolah tidak diperbolehkan menarik pungutan dari orang tua murid untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya.
Berdasarkan riset MGN, sekolah-sekolah khususnya SMA Negeri di Bekasi, Jawa Barat mengalami kesulitan biaya operasional dan gaji guru honorer. Hal itu lantaran adanya SK Gubernur Jabar yang tidak memperbolehkan sekolah menarik pungutan.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian Menaruh Asa Besar pada Pembangunan Sosial IKN |Republika OnlineHetifah mengapresiasi keterwakilan perempuan dalam program masyarakat di IKN.
続きを読む »
Bertemu Prabowo, Sandiaga Berikan Buku Tentang Perjalanan Pilpres 2019Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
続きを読む »
Oleh: H. Sumanto, S.H. Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah
続きを読む »
Wakil Ketua MPR Minta Pembatasan Turis Tiongkok untuk Cegah Lonjakan CovidWakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta pemerintah hati-hati terhadap kunjungan wisatawan asal Tiongkok. Alasannya adalah untuk mencegah terjadinya lonjakan Covid-19 lagi di Indonesia.
続きを読む »
Minta Skema Power Wheeling Dihapus dari RUU EBT, Wakil Ketua MPR: Saya Tegas MenolakSkema tersebut malah akan meliberalisasi sektor kelistrikan yang justru bakal merugikan negara.
続きを読む »