Pemerintah menerbitkan perpu omnibus Cipta Kerja dengan mengakali putusan Mahkamah Konstitusi. Bukti menguatnya gejala legalisme otokratik. MajalahTempo
itu cacat formil dan inkonstitusional bersyarat, di masa liburan akhir tahun lalu, Presiden malah meneken dan mengumumkan Perpu Cipta Kerja.
Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 memang membolehkan pemerintah menerbitkan perpu bila ada kegentingan yang memaksa. Namun, faktanya, penerbitan Perpu Cipta Kerja jauh dari situasi darurat seperti yang dimaksud oleh konstitusi. Tak ada pula situasi gawat akibat kekosongan hukum.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Desak Perpu Cipta Kerja Dicabut, Organisasi Sipil: Semoga DPR Tak Kerja Sama dalam Pengkhianatan KonstitusiOrganisasi sipil berharap DPR tidak menyetujui Perpu Cipta Kerja dalam sidang paripurna yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.
続きを読む »
Mengenal Sistem Kerja Outsourcing yang Dihidupkan Jokowi Lewat Perpu Cipta KerjaPengertian outsourcing, jenis, kelebihan, dan kekurangannya menurut Peraturan Menteri (Permen) Ketenagakerjaan No. 19 Tahun 2012
続きを読む »
Aturan Hari Libur di Perpu Cipta Kerja: Istirahat 1 Hari untuk 6 Hari Kerja'Dikatakan bahwa Perpu Cipta Kerja menghapus waktu istirahat atau waktu libur, itu hoaks atau tidak benar,' kata Dirjen PHI JSK Kemnaker, Indah Anggoro Putri.
続きを読む »
Perpu Cipta Kerja, Ahli Hukum Tata Negara: Cara Culas Mengakali Aturan Main PemerintahAhli hukum tata negara Bivitri Susanti mengkritik keras Perpu Cipta Kerja. 'Ini adalah cara culas untuk mengakali aturan main pemerintah sendiri.'
続きを読む »
Terpopuler: Perpu Cipta Kerja Disebut Cara Culas Mengakali Aturan Pemerintah, OJK Akan Rawan KorupsiBerita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Sabtu, 7 Januari 2023 dimulai dari kritik keras ahli hukum tata negara atas Perpu Cipta Kerja.
続きを読む »
Siasat Pemerintah di Balik Perpu Cipta KerjaPersiapan Perpu Cipta Kerja disinyalir berlangsung sejak pertengahan 2022. Mengakali putusan Mahkamah Konstitusi. MajalahTempo
続きを読む »