Perpu Cipta Kerja, Ahli Hukum Tata Negara: Cara Culas Mengakali Aturan Main Pemerintah TempoBisnis
TEMPO.CO, Jakarta - Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti mengkritik keras Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja. “Saya tidak bisa menemukan yang lebih soft dari itu. Saya katakan ini adalah cara culas untuk mengakali aturan main pemerintah sendiri,” ujar Bivitri dalam Forum Diskusi Salemba 87 yang digelar virtual pada Sabtu, 7 Januari 2022.
Masyarakat saat itu, kata Bivitri, praktis tidak bisa mengakses sama sekali dokumen Perpu Cipta Kerja yang diterbitkan pemerintah. “Padahal sebuah peraturan perundang-undangan yang diundangkan itu harus terpublikasi. Yang sudah diundangkan itu juga harus sudah available untuk publik,” ujarnya. Tak hanya bermasalah dalam proses pembuatannya, Bivitri juga mempersoalkan banyak dalam Perpu Cipta Kerja.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Tak Hanya Buruh, Perpu Cipta Kerja Diprotes Ekonom Senior, Pakar Hukum hingga Aktivis LingkunganJokowi resmi meneken Perpu Cipta Kerja.
続きを読む »
Terkini: Faisal Basri Kritik Keras Perpu Cipta Kerja, Ridwan Kamil Soal APBD untuk Masjid Al JabbarBerita ekonomi dan bisnis terkini mencakup kritik ahli terhadap Perpu Cipta Kerja, pembangunan Masjid Al Jabbar pakai APBD, hingga peresmian Tol Pekanbaru–Bangkinang.
続きを読む »
Haris Azhar Pertanyakan Alasan Penerbitan Perpu Cipta Kerja: Kegentingannya di Mana?Direktur Lokataru Haris Azhar turut menyoroti pembentukan Perpu Cipta Kerja, khususnya soal alasan pemerintah yakni adanya faktor kegentingan.
続きを読む »
Yusril Bilang Pembentukan Perpu Cipta Kerja Sesuai ProsedurMenurut Yusril, sebenarnya pemerintah masih punya waktu sampai November 2023. Pemerintah punya pertimbangan menerbitkan Perpu Cipta Kerja.
続きを読む »
Perpu Cipta Kerja Hidupkan Outsourcing, Ridwan Kamil Bandingkan Pendanaan Masjid Al Jabbar dan IstiqlalBerita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Kamis, 5 Januari 2023 dimulai dari Perpu Cipta Kerja kembali hidupkan aturan soal outsourcing.
続きを読む »
Kemnaker: Perpu Cipta Kerja Tidak Hilangkan Cuti Haid dan Cuti MelahirkanKemnaker menegaskan bahwa pemerintah tidak menghapus cuti haid dan cuti melahirkan bagi pekerja, terkait Perpu Cipta Kerja.
続きを読む »