KY menilai putusan PN Jakpus yang mengabulkan gugatan Partai Prima dan meminta Pemilu 2024 ditunda memicu kontroversi di masyarakat.
Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Yudisial menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang meminta Komisi Pemilihan Umum menunda Pemilu 2024 memicu kontroversi di masyarakat. KY mengaku sudah mencermati putusan tersebut.
"Putusan tersebut pada prinsipnya menimbulkan tanda tanya dan kontroversi di tengah masyarakat," kata Juru Bicara KY Miko Ginting, Jumat .Respons Putusan PN Jakpus, Megawati: KPU Tetap Lanjutkan Seluruh Tahapan Pemilu 2024 Miko menerangkan, putusan pengadilan sejatinya tidak bekerja di ruang hampa. Dikatakan, ada aspirasi di masyarakat kemudian aspek yuridis seperti UUD 1945 yang mesti menjadi pertimbangan dalam membuat putusan.
"Salah satu bagian dari pendalaman itu bisa jadi dengan memanggil hakim untuk dimintakan klarifikasi. Apabila ada dugaan yang kuat telah terjadi pelanggaran perilaku hakim, maka KY akan melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang bersangkutan," ungkap Miko.Majelis Hakim Keliru Putuskan Tunda Pemilu 2024, Ini Alasan Yusril Ihza Mahendra Sebelumnya, PN Jakpus memerintahkan KPU untuk menunda Pemilu 2024 atau tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024.
Dalam putusannya, PN Jakpus mengabulkan gugatan Prima. PN Jakpus menyatakan Partai Prima adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi KPU. Selain itu, PN Jakpus menyatakan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. "Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari," bunyi putusan PN Jakpus yang dikutip, Kamis .TAG: KY Pemilu 2024 Pemilu Ditunda PN Jakpus Pemilu Partai Prima
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Tetap Jalankan Pemilu 2024, Ketua KPU: Dasar Hukum Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024 Masih SahKPU tetap menjalankan tahapan Pemilu 2024 meski ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait perkara gugatan Partai Prima.
続きを読む »
Anggota DPR Sebut PN Jakpus Tak Punya Wewenang Perintahkan Tunda Pemilu 2024Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan KPU untuk menunda tahapan Pemilu 2024. KPU juga diminta untuk melaksanakan tahapan pemilu dari awal.
続きを読む »
Komisi II DPR Sebut Putusan PN Jakpus Tidak Mengikat, Pemilu 2024 Tetap BerjalanKetua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia sayangkan keputusan PN Jakpus yang mengabulkan gugatan Partai PRIMA hingga memutuskan meminta KPU RI untuk menunda Pemilu.
続きを読む »
Ray Rangkuti Sebut Keputusan PN Jakpus Tunda Pemilu 2024 Tidak RelevanDirektur Lingkar Madani, Ray Rangkuti menilaii putusan Pengadilan Negeri Jakpus soal penundaan Pemilu 2024 hingga dua tahun tidak relevan
続きを読む »
Sebut Keputusan PN Jakpus Aneh, PDIP Minta KPU Lanjutkan Proses Pemilu 2024DPP PDI Perjuangan (PDIP) menilai aneh putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait gugatan yang diajukan Partai Prima. Sebab, pengadilan tersebut tidak...
続きを読む »
PN Jakpus Perintahkan KPU Tunda Pemilu 2024 |Republika OnlinePN Jakarta Pusat menerima gugatan perdata Partai PRIMA terhadap KPU.
続きを読む »