Sebut Keputusan PN Jakpus Aneh, PDIP Minta KPU Lanjutkan Proses Pemilu 2024 Sindonews BukanBeritaBiasa .
) menilai aneh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait gugatan yang diajukan Partai Prima. Sebab, pengadilan tersebut tidak memiliki kewenangan terkait sengketa yang diajukan Partai Prima.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, sikap PDIP sangat kokoh, taat konstitusi, dan mendukung KPU agar pemilu berjalan tepat waktu. ”Karena itulah Ibu Megawati menegaskan agar KPU tetap melanjutkan seluruh tahapan pemilu," ujar Hasto, Kamis . Menurut Hasto, DPP PDIP langsung melakukan analisis hukum terkait putusan PN Jakarta Pusat tersebut. Sejumlah poin tersebut di antaranya pertama, berdasarkan UU Pemilu maka sengketa atas penetapan parpol peserta pemilu yang berwenang mengadili adalah Bawaslu dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ."Kedua, Partai Prima ternyata sudah pernah mengajukan gugatan ke Bawaslu dan PTUN. Dan oleh Bawaslu sudah ditolak artinya menguatkan keputusan KPU," paparnya.
“PDI Perjuangan juga menangkap keanehan putusan PN Jakarta Pusat, mengingat pengadilan tersebut tidak memiliki kewenangan terkait sengketa yang diajukan Partai Prima. Sangat jelas berdasarkan UU Pemilu, hanya Bawaslu dan PTUN yang memiliki kewenangan," katanya. Atas keanehan putusan tersebut, maka PDIP juga meminta Komisi Yudisial untuk melakukan investigasi terhadap adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan majelis hakim PN Jakarta Pusat yang menyidangkan perkara tersebut. “Jadi sesuai arahan Ibu Ketua Umum, maka PDI Perjuangan demi menjaga konstitusi dan mekanisme demokrasi secara periodik melalui Pemilu 5 tahunan, menolak segala bentuk penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan,” ucapnya.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Ray Rangkuti Sebut Keputusan PN Jakpus Tunda Pemilu 2024 Tidak RelevanDirektur Lingkar Madani, Ray Rangkuti menilaii putusan Pengadilan Negeri Jakpus soal penundaan Pemilu 2024 hingga dua tahun tidak relevan
続きを読む »
Sebut Putusan PN Jakpus Aneh, PDIP Minta KY Investigasi Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan HakimSekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengaku langsung melakukan konsultasi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri soal putusan PN Jakarta Pusat.
続きを読む »
Megawati Tolak Segala Upaya Penundaan Pemilu 2024 |Republika OnlinePDIP mendukung KPU ajukan banding atas putusan PN Jakpus.
続きを読む »
Putusan PN Jakpus soal Penundaan Pemilu, PDIP: Bertentangan dengan UUD 1945Ketua DPP PDIP menilai, upaya hukum banding oleh KPU atas putusan PN Jakarta Pusat merupakan langkah yang tepat dan beralasan menurut hukum.
続きを読む »
Anggota DPR Sebut Putusan PN Jakpus Tak Halangi Pelaksanaan Pemiluputusan PNJ akarta Pusat yang memerintahkan KPU untuk menunda pemilu karena memenangkan gugatan perdata Prima tidak menghalangi pelaksanaan Pemilu
続きを読む »
Anggota DPR Sebut PN Jakpus Tak Punya Wewenang Perintahkan Tunda Pemilu 2024Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan KPU untuk menunda tahapan Pemilu 2024. KPU juga diminta untuk melaksanakan tahapan pemilu dari awal.
続きを読む »