Komisi II DPR mengunjungi IKN guna menggali informasi yang akan menjadi bekal untuk membahas revisi UU IKN.
Suasana saat digelar rapat kerja terkait revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara bersama Komisi II DPR di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin .
”Kawan-kawan terkesima dengan proses percepatan pembangunan. Yang sekarang ini sedang berlangsung adalah pembangunan Istana dan kantor kemenko, sedangkan kantor DPR belum dijamah, tetapi barusan kami lewat menginjakkan kaki di tempat lokasi pembangunan gedung DPR/MPR/DPD,” ujar Guspardi Gaus, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, saat dihubungi, Selasa .
Sebelumnya, pada Senin , pemerintah telah menyerahkan draf RUU IKN kepada Komisi II DPR. ”Ada sembilan kluster yang disampaikan oleh pihak pemerintah tentu kita akan melakukan pembahasan itu berdasarkan realita obyektif daripada apa yang menjadi kendala terhadap UU yang ada sekarang ini,” ujar Guspardi.
Usulan yang paling penting adalah adanya norma yang menjamin keberlanjutan pembangunan IKN. Norma ini dianggap penting untuk menghindari potensi penundaan atau penghentian pembangunan IKN.Suasana Istana Negara berlatar bendera Merah Putih beberapa saat seusai Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Ke-78 di area Sumbu Kebangsaan, Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis siang.
Komisi II DPR telah menyepakati pembentukan panitia kerja RUU IKN paling lambat pada 22 Agustus 2023. Selain itu, fraksi-fraksi juga diminta untuk menyerahkan daftar inventarisasi masalah paling lambat pada 30 Agustus 2023.Dihubungi secara terpisah, Staf Khusus Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kepala Otorita IKN Diani Sadiawati menegaskan bahwa kunjungan Komisi II DPR ke IKN menjadi bagian tahapan revisi UU IKN.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Komisi II DPR RI Nilai Revisi Payung Hukum IKN Terkait Fleksibilitas InvestasiRifqi menyebut, UU IKN adalah lex specialis atau dalam arti aturan yang sifatnya khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum dari konteks pembangunan infrastruktur.
続きを読む »
PPP Pindahkan Arsul Sani dari Komisi III ke Komisi II DPR, Ini AlasannyaFraksi PPP memindahkan Arsul Sani dari Komisi III ke Komisi II DPR. Arsul pun resmi menjadi anggota Komisi II DPR sejak masa sidang saat ini.
続きを読む »
PPP Pindahkan Arsul Sani dari Komisi III ke Komisi II DPRSetelah dipindah dari Komisi III DPR, Arsul Sani mendapatkan tugas menjadi Kapoksi PPP di Komisi II DPR RI.
続きを読む »
Revisi UU IKN Dikebut demi Jaminan bagi Investor, Diharapkan Selesai Oktober 2023Undang-Undang IKN segera direvisi. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia memimpin rapat kerja Komisi II DPR bersama pemerintah pada Senin.
続きを読む »
RUU IKN bahas penghapusan Pulau Balang dari wilayah IKNMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa RUU IKN yang baru ...
続きを読む »