Rifqi menyebut, UU IKN adalah lex specialis atau dalam arti aturan yang sifatnya khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum dari konteks pembangunan infrastruktur.
Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Muhammad Rifqinizamy Karsayuda angkat suara terkair revisi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara . Rifqi mengamini, ada urgensi untuk merubah dan melakukan revisi terutama terhadap UU IKN itu sendiri.
"Jadi kami berupaya melakukan akselarasi atau percepatan pembangunan terutama infrastruktur di IKN dengan Revisi terhadap UU IKN ini," dia menandasi. 2 dari 2 halamanResiko Besar Bila UU IKN Tidak DirevisiSuharso mengatakan, ada resiko apabila UU IKN tidak direvisi. Pertama, akan terjadi benturan dengan UU sektoral. Sehingga bakal mempengaruhi pengambilan keputusan.
"Yang kedua kemungkinan masih terjadi tarik menarik dan lepas kewenangan di internal pemerintah, yang mempersulit otorita," ujar Suharso.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
PPP Pindahkan Arsul Sani dari Komisi III ke Komisi II DPR, Ini AlasannyaFraksi PPP memindahkan Arsul Sani dari Komisi III ke Komisi II DPR. Arsul pun resmi menjadi anggota Komisi II DPR sejak masa sidang saat ini.
続きを読む »
PPP Pindahkan Arsul Sani dari Komisi III ke Komisi II DPRSetelah dipindah dari Komisi III DPR, Arsul Sani mendapatkan tugas menjadi Kapoksi PPP di Komisi II DPR RI.
続きを読む »
Revisi UU IKN Dikebut demi Jaminan bagi Investor, Diharapkan Selesai Oktober 2023Undang-Undang IKN segera direvisi. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia memimpin rapat kerja Komisi II DPR bersama pemerintah pada Senin.
続きを読む »
RUU IKN bahas penghapusan Pulau Balang dari wilayah IKNMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa RUU IKN yang baru ...
続きを読む »
Revisi UU IKN, Presiden Mendatang Tak Bisa Serta-merta Hentikan Pembangunan IKNPemerintah memuat sembilan pokok perubahan dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Hal itu di antaranya penguatan kedudukan Otorita, kemudahan investasi, dan jaminan kelangsungan IKN.
続きを読む »