KPK mengungkapkan ada risiko korupsi dalam anggaran program penanganan stunting.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi mengidentifikasi adanya risiko rasuah terkait program penurunan angka stunting atau gizi buruk di Indonesia. Praktik koruptif ini terjadi saat proses penganggaran, pengadaan, hingga pengawasan.
Selain itu, pada aspek pengadaan juga terdapat pengadaan barang yang tidak dibutuhkan. Ia mencontohkan, program Pemberian Makanan Tambahan yang diseragamkan ke seluruh daerah tanpa analisis kebutuhan objek.Kemudian, ada juga pengadaan alat peraga yang bersifat sentralistis sehingga peran vendor terbatas. Padahal, pengadaan ini harusnya mendapatkan lisensi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional .
Dia menambahkan, KPK melalui Kedeputian Koordinasi Supervisi juga mendapatkan informasi adanya laporan inspektorat pemerintah daerah terkait pengadaan pada program penurunan prevalensi stunting yang tidak memberikan manfaat optimal. "Ke depannya juga dibutuhkan peran Kementerian Dalam Negeri dalam menyusun Pedoman Penyusunan APBD-nya," jelas dia.
Selanjutnya, pada aspek pengadaan, perlu adanya kajian efektivitas dari barang yang dihasilkan dan beban administrasi dengan mempertimbangkan kebutuhan objek sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Kementerian/lembaga juga perlu mempersiapkan dengan baik petunjuk tekni dan koordinasi dengan LKPP terkait kesesuaian barang yang tampil di e-katalog.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
KPK: Tannos Lolos Karena |em|Red Notice|/em| Terlambat Dikeluarkan |Republika OnlineKPK sebut buronan kasus KTP-el Paulus Tannos karena red notice terlambat dikeluarkan.
続きを読む »
Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Kendala dalam Penyelidikan Formula EWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak memastikan tak ada kendala dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi ajang balap mobil listrik Formula E di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
続きを読む »
Soal |em|Gang Rape|/em| di KemenkopUKM, Menteri PPPA: Harus Ada Efek Jera untuk Pelaku |Republika OnlineMenteri PPPA sebut harus ada efek jera untuk pelaku gang rape di Kemenkop UKM.
続きを読む »
Pengamat: Penambahan Jabatan Kades Kental Muatan Politis |Republika OnlinePengamat sebut ada olirgarki kecil di daerah ingin pertahankan jabatannya.
続きを読む »
KPK Sebut Dana Pengelolaan Stunting Pemerintah Rawan DikorupsiKPK mengharapkan pengalokasian dana program stunting yang cukup besar perlu diikuti pengelolaan anggaran yang baik.
続きを読む »
Mengapa Sodetan Ciliwung tak Dieksekusi di Masa Anies, Ini Kata Anggota DPRD |Republika OnlineAnggota DPRD DKI Hasan Basri sebut penganggaran Sodetan Ciliwung ada di masa Anies.
続きを読む »