Kontrak alih daya atau outsourcing jadi kontroversi di Perppu yang diterbitkan Jokowi.
Sesuai Pasal 64 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis.
Selanjutnya, pemerintah akan menetapkan jenis pekerjaan yang bisa dialihdayakan tersebut melalui peraturan pemerintah. Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar berpendapat, adanya kewenangan untuk menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang bisa dialihdayakan melalui penerbitan PP berarti membuka ruang bagi pemerintah untuk merevisi aturan sebelumnya tentang pekerjaan alih daya.”Jika pemerintah tidak ingin substansi aturan pekerjaan alih daya kembali seperti UU No 13/2003, konsekuensinya adalah ada peluang pekerjaan inti bisa dialihdayakan.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Aturan Libur Perppu Cipta Kerja Jadi Kontroversi, Pakar Hukum Bilang BeginiDosen Fakultas Hukum Ubaya Suhariwanto menyampaikan pendapatnya soal ramai aturan libur sehari dalam Perppu Cipta Kerja, begini penjelasannya.
続きを読む »
Pengusaha AS Turut Cermati Kontroversi Perppu Cipta Kerja |Republika OnlinePerppu Cipta Kerja turut menjadi perhatian kalangan bisnis di Amerika Serikat.
続きを読む »
Perppu Cipta Kerja Pastikan Aturan Pegawai Kontrak Lebih KetatKemenaker membantah isu yang menyebutkan Perppu Cipta Kerja tidak membatasi periode perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pegawai kontrak.
続きを読む »
Kemnaker Bantah Perppu Cipta Kerja Bolehkan Kontrak Seumur HidupKemnaker bantah jika pengusaha boleh melakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau kontrak seumur hidup di Perppu Cipta Kerja. Begini penjelasannya.
続きを読む »
Catat, Pekerja Kontrak Tetap Dapat Kompensasi dalam Perppu Cipta KerjaKementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan, ketentuan pemberian uang kompensasi bagi pekerja/buruh kontrak tetap berlaku dalam Perppu Cipta Kerja
続きを読む »