Konsistensi dan komitmen penegakan hukum lingkungan dan kehutanan saat ini terancam oleh sejumlah ketentuan dalam KUHP baru. Iptek AdadiKompas
Salah satu polisi melintas di lahan pertambangan ilegal di Sei Murui, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, pada Kamis . Kasus pertambangan ilegal itu menambah rentetan kasus sumber daya alam di Kalimantan Tengah dan menambah laju deforestasi.
Berbagai upaya penegakan hukum lingkungan dan kehutanan terus dilakukan sepanjang 2022. Namun, komitmen dan konsistensi penegakan hukum lingkungan ini dapat terancam karena sejumlah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru. Komitmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam memperkuat tata kelola lingkungan hidup di Indonesia terutama dari aspek hukum mulai dilakukan sejak 2015. Saat itu, KLHK mulai membangun Direktorat Jenderal Penegakan Hukum untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan kasus hukum lingkungan.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
KUHP Diteken Presiden di Tengah KontroversiPresiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menandatangani Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
続きを読む »
Presiden Jokowi Resmi Sahkan KUHP Baru Jadi Undang-Undang - JawaPos.comPresiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru menjadi Undang-Undang (UU).
続きを読む »
Moody's Pangkas Ekonomi RI 2023 jadi 4,6 Persen, Efek UU KUHP!Moody&039;s Analytic akhirnya memangkas proyeksi ekonomi RI menjadi hanya 4,6 persen pada 2023. Benarkah efek UU KUHP?
続きを読む »
Jokowi Teken KUHP, Mulai Berlaku 2025Presiden Jokowi resmi menandatangani Undang-undang Nomor 1/2023 tentang KUHP dan mulai berlaku pada 2025.
続きを読む »
Jaksa Tegur Ahli Karena Gunakan Dakwaan Kasus Sambo jadi Ilustrasi Pemenuhan Pasal 340 KUHPAhli Hukum Pidana Dari Universitas Hasanuddin, memaparkan bahwa keadaan tenang dalam sisi kejiwaan pelaku memang menjadi poin penting.
続きを読む »
Korporat Bisa Dipidana, Ini Tanggapan Apindo terkait UU KUHPDengan pengesahan UU KUHP yang membuka kemungkinan pidana untuk korporasi, para pengusaha mengaku ekstra hati-hati bekerjasama dengan pemerintah.
続きを読む »