Komisi III DPR Dukung Upaya Bersih-bersih BUMN Sindonews BukanBeritaBiasa .
mengapresiasi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang menetapkan dan menahan tiga tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi di PT PGAS Solution, anak usaha BUMN PT Perusahaan Gas Negara . Kasus ini terkait dugaan korupsi untuk pembayaran pengadaan dan sewa alat pembuatan sumur geotermal pada 2018.
"Saya apresiasi kinerja Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang berhasil tetapkan tiga tersangka korupsi di PT PGAS Solution. Langkah demi langkah ini merupakan bukti keseriusan perangkat hukum dalam membantu wujudkan BUMN yang lebih bersih dan bebas dari oknum-oknum tak bertanggung jawab," katanya kepada wartawan, Jumat .Legislator asal Tanjung Priok ini meminta agar dugaan-dugaan korupsi di tubuh BUMN bisa segera diproses.
Sebelumnya, Kejati DKI Jakarta menetapkan 3 tersangka kasus dugaan korupsi di PT PGAS Solution untuk pembayaran pengadaan dan sewa alat pembuatan sumur geothermal pada 2018. Ketiganya adalah Direktur Utama PT Taruna Aji Kharisma berinisial YKW, Direktur PT Adhidaya Nusaprima Tekhnindo AM, dan Direktur Teknik dan Pemgembangan PT PGAS Solution YT.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Kasus Penyerobotan Tanah, Bripka Madih Akan Audiensi ke Komisi III DPRAnggota Provost Polsek Jatinegara, Bripka Madih berencana untuk audiensi kepada Komisi III DPR terkait dengan kasus dugaan penyerobotan tanah.
続きを読む »
Komisi III Berharap Polisi Tangkap Pelaku Buron KPK di Luar Negeri | merdeka.comKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, pihaknya bekerja sama dengan sejumlah negara untuk mempermudah proses pemulangan sejumlah buronan KPK di luar negeri.,DPR RI,KILAS
続きを読む »
Anggota Komisi III Sebut Justice Collaborator Sekadar Kosakata yang Belum Didalami Penegak HukumAnggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Trimedya Panjaitan berpendapat justice collaborator saat ini hanya sekadar kosakata yang belum didalami APH.
続きを読む »
Komisi III Klaim akan Percepat Pembahasan RUU Perampasan AsetRUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana merupakan usul inisiatif pemerintah.
続きを読む »
Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Perjuangkan Durasi Haji 2023 Jadi 35 HariWakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mendorong pengurangan durasi pelaksanaan ibadah haji 2023. Ia menilai durasi ibadah haji selama ini yakni 40 hari, terlalu lama.
続きを読む »