RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana merupakan usul inisiatif pemerintah.
Pemerintah disebutnya belum solid terkait aturan pengelolaan aset rampasan. Adapun saat ini, pengelolanya adalah Kementerian Hukum dan HAM yang dipimpin oleh Yasonna H Laoly.
"Kalau Perampasan Aset sudah pasti tidak dari DPR, tunggu dari presiden, RUU perampasan aset belum masuk bos, ini kan baru rembug-rembug di diskusi-diskusi, tapi dua hal ini yang diinginkan, itu udah panjang itu waktunya," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Penegakan Hukum, KPK Sebut RUU Perampasan Aset Sangat BagusKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai RUU Perampasan Aset sangat bagus dalam upaya penegakan hukum.
続きを読む »
Jaksa Agung: Pengembalian Aset First Travel ke Jemaah Perlu Proses PanjangMenurut Burhanuddin, aset-aset First Travel tersebut perlu dikurasi terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada jemaah.
続きを読む »
Jamkeswatch: Hentikan pembahasan RUU terkait BPJS KesehatanJamkeswatch mendesak DPR RI dan pemerintah menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang mengatur kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
続きを読む »
Persekutuan Gereja di Papua Kecam Aksi KKB: Tindakan Perampasan Hak Hidup ManusiaPersekutuan Gereja-Gereja di Papua (PGGP) Provinsi Papua Barat mengecam aksi KKB yang membakar pesawat Susi Air di Lapangan Terbang Distrik Paro, Kabupaten Nduga.
続きを読む »
Septia Yetri Ajukan Syarat Rujuk hingga Bongkar Perselingkuhan Putra SiregarBeberapa poin besar dari persyaratan damai itu adalah soal aset atau harta dan perubahan perilaku.
続きを読む »
OJK Proyeksi Aset Reasuransi Bakal Tumbuh 7 Persen pada 2023Industri reasuransi membukukan total aset yang naik hingga 13,8 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Desember 2022.
続きを読む »