Komisi II DPR Minta MK Tetap Pertahankan Putusan Sistem Pemilu Terbuka
JawaPos.com – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan, mayoritas fraksi di DPR RI sepakat ingin Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional terbuka. Menurut Doli, pandangan tersebut hasil dari komunikasi dengan berbagai fraksi di DPR RI.
Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008 lalu terkait sistem pemilu proposional terbuka. Bahkan mayoritas fraksi di DPR juga meminta MK mempertahankan pasal 168 ayat UU Nomor 7 tahun 2017 sebagai wujud ikut menjaga kemajuan demokrasi Indonesia.
Senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa. Dia mengutarakan, fraksi-fraksi di DPR RI secara prinsip sepakat tetap ingin dilakukan sistem proporsional terbuka.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Pimpinan Komisi II DPR: Pemilu Proporsional Tertutup Disukai Parpol OtoriterPihak yang ingin mengembalikan sistem pemilu ke proporsional tertutup sama saja dengan pembawa musibah dan kecelakaan.
続きを読む »
Komisi IX DPR Minta Pemerintah Jamin Ketersediaan Vaksin Covid-19 untuk AnakSaleh mengingatkan pernyataan Kememenkes dan produsen vaksin yang menyanggupi pengadaan vaksin Covid-19 untuk anak saat rapat terakhir. Anggota Komisi IX DPR Saleh...
続きを読む »
8 Fraksi DPR RI Minta KPU Independen dan Tidak Mewakili Kepentingan Siapapun dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024Delapan fraksi DPR RI meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk tetap independen dan tidak mewakili kepentingan siapapun dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
続きを読む »
Wakil Ketua Komisi IV DPR Desak Pemerintah Setop Impor Beras.Pemerintah diminta untuk setop impor beras.
続きを読む »
Persoalkan Larangan Caleg Sosilasasi Sebelum Kampanye, Komisi II DPR Segera Panggil KPUAnggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, mengatakan bahwa komisi akan memanggil mitra kerjanya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam masa sidang mendatang. DPR masih reses.
続きを読む »
Tolak Nol Persen Hilirisasi Batu Bara di Perpu Cipta Kerja, Komisi VII DPR: Makin Tak AdilAnggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menolak kebijakan royalti nol persen hilirisasi batu bara dalam Perpu Cipta Kerja.
続きを読む »