Kejagung Klaim Sudah Komunikasi dengan Komnas HAM Soal Penanganan Kasus HAM Berat

Menurut Ketut, jaksa akan menindaklanjuti arahan Presiden soal penyelesaian pelanggaran HAM Berat.

Adapun arahan Presiden Jokowi itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin .

Mahfud mengungkapkan, Presiden Joko Widodo akan meminta Kejagung berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM Berat masa lalu."Khusus penyelesaian yudisial, itu Presiden akan tetap memberikan perhatian penuh dan meminta Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan Komnas HAM," kata Mahfud seusai rapat terbatas.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu menekankan, penyelesaian jalur yudisial berbeda dengan jalur non-yudisial yang juga tengah ditempuh oleh pemerintah. Ia mengatakan, penyelesaian non-yudisial lebih bersifat kemanusiaan dengan berorientasi kepada korban. Sedangkan jalur yudisial akan berfokus pada mencari pelaku pada setiap kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu."Jadi, antara korban dan pelaku ktia bedakan, yang pelaku ya ke pengadilan sejauh itu bisa dibuktikan tinggal buktinya seberapa banyak bisa kita kumpulkan," ujar Mahfud.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

kompascom /  🏆 9. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Komnas HAM beri masukan sebelum Presiden akui 12 pelanggaran HAM beratKetua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan pihaknya telah memberikan masukan sebelum Presiden Joko Widodo ...
続きを読む »

Komnas HAM Minta Dilibatkan Dalam Upaya Pemulihan Korban Pelanggaran HAM BeratKomnas HAM menilai berbagai langkah pemulihan tak bisa hanya melibatkan kementerian atau lembaga.
続きを読む »

Jokowi Akui 12 Pelanggaran HAM Berat, LPSK: Korban Butuh Bantuan Medis hingga PsikologisLPSK menyatakan pemerintah harus melalukan pemulihan dan memberikan bantuan kepada para korban pelanggaran HAM berat yang telah diakui Jokowi.
続きを読む »

LPSK Tegaskan Bahwa Korban Pelanggaran HAM Berat Berhak Peroleh Bantuan Medis dan RehabilitasiLPSK mengatakan perlu optimalisasi lanjutan terkait pemulihan korban pelanggaran HAM berat masa lalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
続きを読む »

Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, Empat Kasus Belum Diakui PemerintahKritik terhadap strategi penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu ala Presiden Joko Widodo terus disuarakan masyarakat sipil.
続きを読む »