Jokowi Terbitkan Izin Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Masyarakat Lokal

Jokowi Terbitkan Izin Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Masyarakat Lokal TempoBisnis

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Energy and Resources Indonesia Yusri Usman menanggapi langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuka kembali ekspor pasir laut. Izin itu dibuka melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. 'PP Nomor 26 tahun 2023 ini kami tidak tahu apakah prosesnya sudah melalui partisipasi publik yang benar,' kata dia saat dihubungi Tempo pada Ahad, 28 Mei 2023.

Menurut Yusri, penghentian ekspor pasir juga dilakukan karena pasir laut Indonesia adalah jenis pasir terbaik yang dibutuhkan oleh Singapura untuk mereklamasi perluasan negaranya.Selanjutnya: Keputusan bersama ini dikeluarkan dengan....Keputusan bersama ini dikeluarkan dengan memperhatikan juga Nota Kesepakatan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan Gubernur Provinsi Riau tanggal 7 Februari 2002.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

tempodotco /  🏆 12. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Jokowi Stop Ekspor Mineral Mentah, Pengusaha PesimisPresiden RI Joko Widodo yang sempat menyinggung akan menghentikan ekspor mineral mentah termasuk diantaranya adalah timah.
続きを読む »

20 Tahun Dilarang, Jokowi Resmi Izinkan Kembali Ekspor Pasir LautPresiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di laut.
続きを読む »

Menteri ESDM Buka-bukaan Alasan Pentingnya Amankan Tambang Nuklir di RIMenteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan mineral tersebut perlu diamankan untuk kepentingan energi masa depan. Begini katanya.
続きを読む »

Relawan Jokowi Tidak Ambil Pusing Elektabilitas Ganjar di Survei Litbang KompasTurunnya elektabilitas Ganjar Pranowo dalam survei Litbang Kompas Mei 2023 tidak menjadi masalah bagi relawan Jokowi di Seknas Jokowi atau Pro Jokowi (Projo).
続きを読む »

Santri Kembali Jadi Korban Kekerasan Seksual, DPR Desak Pemerintah Terbitkan Aturan Turunan UU TPKSPelaku kekerasan seksual terhadap anak dinilai akan lebih jera jika UU TPKS sudah bisa digunakan. Aturan teknisnya belum ada.
続きを読む »

Pemerintah Akan Terbitkan Aturan Pencegahan Kekerasan Seksual di Tempat KerjaRegulasi yang khusus mengatur penanganan ataupun pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja belum banyak. Selain itu, penanganannya kerap tidak jelas. Ekonomi AdadiKompas
続きを読む »