Jimly menilai Perppu Cipta Kerja melanggar prinsip negara hukum.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 yang kini anggota Dewan Perwakilan Daerah Jimly Asshiddiqie menanggapi terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Menurutnya, ada celah dari perppu tersebut yang berpeluang digunakan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo .
Baca Juga "Perppu ini jelas melanggar prinsip negara hukum yang dicari-carikan alasan pembenaran oleh sarjana tukang stempel," ujar Jimly lewat keterangannya, Kamis . Terbitnya Perppu Cipta Kerja justru menujukkan rule of law yang kasar dan sombong. Jika berkaca pada pernyataan sikap delapan fraksi di DPR terkait sistem proporsional tertutup, bukan tidak mungkin terbuka peluang untuk memakzulkan Jokowi.
Menurut Jimly, jika mayoritas anggota DPR siap dengan pemakzulan melalui penerbitan Perppu Cipta Kerja, tidak sulit untuk berkonsolidasi dengan anggota DPD. Terutama dalam rapat di MPR untuk menyetujui langkah tersebut.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Jimly Asshiddiqie: Perppu Cipta Kerja Melanggar Prinsip Negara HukumTanggapan Jimly Asshiddiqie soal Perppu Cipta Kerja yang saat ini jadi polemik, bahkan kalangan buruh menyebut 99 persen isinya beda dengan di draft.
続きを読む »
Prof. Jimly : Perppu Cipta Kerja Langgar Prinsip Negara HukumUNDANG - Undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Kontitudi seharusnya diperbaiki melalui revisi, bukan dengan Perppu.
続きを読む »
Soal Polemik Perppu Cipta Kerja, Ini Saran Jimly Asshiddiqie |Republika OnlineMantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menyarankan untuk membuat UU Cipta Kerja yang baru.
続きを読む »
Perppu Cipta Kerja Melanggar Hukum, Jimly Asshiddiqie: Presiden Jokowi Bisa Dimakzulkan!Perppu Cipta Kerja melanggar prinsip negara hukum.
続きを読む »
Jimly Asshiddiqie: Penerbitan Perppu Cipta Kerja Berpeluang Jadi Celah untuk Memakzulkan JokowiPenerbitan Perppu Cipta Kerja berpeluang digunakan sebagai celah untuk mengajukan usulan pemakzulan (impeachment) terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
続きを読む »
Apindo Kritik Aturan Upah Minimum di Perppu Cipta Kerja, Ini AlasannyaApindo menyoroti aturan upah minimum dalam Perppu Cipta Kerja yang dikhawatirkan dapat semakin menyusutkan lapangan kerja.
続きを読む »