Kala itu, MK menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan meminta pemerintah melakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun
KEPUTUSAN Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sangat mengecewakan. Selain jauh dari rasa keadilan, putusan terhadap gugatan uji formil lima perkara tersebut inkonsisten terhadap putusan MK sendiri pada 25 November 2021 bahwa UU Ciptaker cacat secara formil.
Empat dissenting opinion itu sesungguhnya bukan saja menunjukkan perbedaan dalam melihat fakta-fakta hukum dan tata cara pembentukan UU, tapi juga memperlihatkan perbedaan yang lebih mengkhawatirkan. Mau tidak mau harus dikatakan bahwa para hakim MK tidak memiliki integritas yang sama terhadap konstitusi.
Presiden dapat dengan mudahnya tidak menjalankan putusan MK dengan membuat perppu. Kedaruratan juga dapat dengan mudahnya dijadikan alasan bagi pemerintah dan DPR untuk tidak menjalankan partisipasi masyarakat yang bermakna . Salah satu yang digugat ialah Pasal 156 mengenai uang pesangon. Pasal itu sekaligus menjadi jalan mudah PHK karena ketentuan pesangon yang sangat kecil ketimbang ketentuan di UU Ketenagakerjaan. Dalam UU 6/2023, pegawai dengan masa kerja 24 tahun atau lebih hanya diberikan uang penghargaan 10 bulan upah.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Kawal Putusan Mahkamah Konstitusi, Buruh Lakukan Aksi Unjuk RasaMassa yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Aksi ini bertepatan dengan pembacaan putusan oleh Mahkamah Konstitusi terkait gugatan atas UU Ciptaker. Dalam aksinya, massa meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan atau mencabut Undang-Undang tentang Cipta Kerja.
続きを読む »
Demo UU Cipta Kerja, Massa Buruh Bakar Spanduk Ukuran Besar Bergambar 9 Hakim Mahkamah KonstitusiTak hanya itu, massa aksi ASSB juga membakar spanduk berukuran besar bergambar pejabat negara
続きを読む »
Kalpolda Kaltara Siap Diperiksa soal Kasus Kematian Pengawal Pribadinya Brigadir Setyo HerlambangKapolda Kaltara Irjen Daniel Adityajaya menyatakan siap diperiksa Mabes Polri demi mengungkap kasus kematian pengawal pribadinya, Brigadir Setyo Herlambang.
続きを読む »
Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan UU Cipta Kerja, KSPSI: Menyakiti Hati BuruhPresiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyesalkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Undang-Undang Cipta Kerja.
続きを読む »
Wakil Ketua MPR: Ikut Memilih di Pemilu 2024 Bentuk Ketaatan Terhadap KonstitusiWakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan mengajak seluruh masyarakat menggunakan hak pilih di Pemilu 2024 sebagai bentuk ketaatan terhadap konstitusi
続きを読む »