Perppu Cipta Kerja terdapat ketentuan mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) akan ditetapkan oleh Gubernur begitu pula dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota UMK.
Liputan6.com, Jakarta Tepat pada 30 Desember 2022 lalu, Presiden Joko Widodo melakukan penerbitan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan Perppu tersebut terdapat ketentuan mengenai Upah Minimum Provinsi akan ditetapkan oleh Gubernur begitu pula dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota UMK.
Kendati begitu bagaimana perbedaan peraturan pengupahan pada Perppu Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003? Simak ulasan berikut:Pada Perppu Cipta Kerja tertulis setiap Pekerja/Buruh berhak atas penghidupanyang layak bagi kemanusiaan. Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh ataspenghidupan yang layak bagi kemanusiaan.d. Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentuf.
Upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan Ketenagakerjaan. Kondisi ekonomi dan Ketenagakerjaan menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. Dalam hal kabupaten/kota belum memiliki Upah minimum dan akan menetapkan Upah minimum,penetapan Upah minimum harus memenuhi syarat tertentu.
Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yangmelindungi pekerja/buruh.c. upah tidak masuk kerja karena berhalangane. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanyah. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upahk. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Daftar 5 Hoaks Perppu Cipta Kerja, Soal Upah Minimum hingga Pekerja OutsourcingKaluarnya Perppu Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2022 lalu, banyak hoaks yang berkembang
続きを読む »
Ada Perppu Cipta Kerja, Pemerintah Pusat Atur Upah Minimum Daerah BencanaPerppu Cipta Kerja akan memberikan kekuasaan penuh bagi pemerintah pusat untuk menetapkan upah minimum (UM) di seluruh Indonesia.
続きを読む »
Mahfud Sebut Perppu Cipta Kerja demi Selamatkan MasyarakatMenko Polhukam Mahfud MD menyebut Perppu Cipta Kerja atau Perppu Ciptaker demi menyelamatkan perekonomian masyarakat.
続きを読む »
Tolak Perppu Cipta Kerja, Buruh Sumut: Kami Akan Gugat Secara Hukum dan Aksi Mogok KerjaPartai Buruh Provinsi Sumatera Utara menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) tidak sesuai dengan harapan buruh
続きを読む »