Denso dan Sanden diduga melakukan persekongkolan tender saat menjadi pemasok komponen Daihatsu Ayla.
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA – Sidang perkara monopoli perdagangan yang diduga dilakukan oleh perusahaan komponen otomotif asal Jepang, Denso Corporation dan Sanden Holdings Corp ditunda.
Alasannya, dengan pertimbangan klien yang merupakan warga berdomisili Jepang, penasihat hukum dari Assegaf Hamzah and Partner itu meminta waktu mulai dari menerjemahkan isi laporan dugaan pelanggaran , menyiapkan saksi dan dokumen yang diperlukan. Mengingat, menurut Vovo kasus monopoli perdagangan terjadi pada 10 tahun yang lalu.
“Pertama mengenai formalitas dari proses pemanggilan dan dokumentasi, kami sudah mendapat surat kuasa namun formalitasnya belum lengkap, karena pada saat kita ajukan, prosesnya kebetulan terhambat dengan nataru, sehingga sampai saat ini kami masih belum menjadi kuasa hukum penuh bagi Sanden Corp,” ungkapnya
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Pemasok Komponen Daihatsu Ayla Digugat Praktik MonopoliDenso dan Sanden menjadi pemasok sistem pendingin dari dua model yang sama, yakni Daihatsu Ayla di Indonesia dan Perodua Axia di Malaysia.
続きを読む »
Puan Maharani Tegaskan PDIP Ikut Putusan MK, Coblos Partai atau Pilih Caleg | merdeka.comPDIP juga tidak masalah dengan sistem proporsional terbuka. Pada pemilihan sebelumnya, PDIP mengikuti sistem pemilu tersebut.
続きを読む »
Soal Eksekusi Herry Wirawan, Kejati Jabar Tunggu Putusan Kasasi Resmi dari MAKejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, masih menunggu putusan vonis Mahkamah Agung untuk mengeksekusi terpidana mati kasus pencabulan 13 santriwati Herry Wirawan.
続きを読む »
8 Parpol Tolak Sistem Proporsional Tertutup, PDIP: Kita Ikut Putusan MKDelapan parpol parlemen terdiri dari Golkar, Gerindra, NasDem, Demokrat, PKB, PAN, PPP, dan PKS menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Sementara PDIP bersikukuh mendorong mengembalikan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup.
続きを読む »
Soal Sistem Proporsional Terbuka atau Tertutup, PDIP Siap Patuhi Putusan MKPuan Maharani menegaskan bahwa PDIP siap menjalankan apa pun putusan MK terkait sistem pemilu yang akan diterapkan pada Pemilu Serentak 2024.
続きを読む »
HKTI Dirikan Tenda di PN Lubukpakam, Desak Hakim Bacakan Putusan Eksekusi Lahan Afdeling 3Ratusan massa HKTI Sumut berunjukrasa di Kantor Pengadilan Negeri Lubukpakam, di Jalan Sudirman, Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang, Senin (8/1). Massa menuntut agar pihak PN Lubukpakam melakukan pembacaan putusan eksekusi di lahan Afdeling 3 Kebun Tanjung Garbus (TGP) PTPN2 di Desa Penara
続きを読む »