DPRD Surabaya Matangkan Revisi Perda Perlindungan Anak
JawaPos.com–Komisi D Bidang Pendidikan dan Kesehatan DPRD Kota Surabaya mematangkan revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak.
Menurut dia, perubahan perda itu mendesak mengingat kasus kekerasan perempuan dan anak di Surabaya ada tren kenaikan. Pada 2020, terjadi 116 kasus. Kemudian pada 2021 ada 138 kasus, dan tahun ini hingga 18 Desember mencapai 178 kasus. ”Bagi saya, yang menjadi titik beratnya bukan pada jumlah kasusnya. Tapi pada penanganannya. Semakin banyak yang terungkap, berarti kesadaran masyarakat untuk berani mengungkap masalah ini semakin baik. Sebab masih ada stigma salah di masyarakat, kalau kasus kekerasan di keluarga itu aib. Seharusnya tidak demikian,” papar Khusnul.
Baca juga:Tinjau Tiga Lokasi Lahan Sengketa di Surabaya, Menteri ATR Beri SolusiUntuk itu, lanjut dia, pihaknya berharap pansus segera menuntaskan revisi Perda 6/2011 tentang Perlindungan Anak tersebut.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
DPRD Makassar Bakal Buat Perda LGBTMakassar sebagai daerah yang memegang teguh nilai agama dan adat istiadat memang termasuk yang tidak memberikan tempat terhadap segala bentuk kegiatan LGBT.
続きを読む »
Kasus Penculikan MA di Jakpus, KPAI Singgung Perpres Jokowi soal Perlindungan Anak | merdeka.comKPAI menegaskan, kasus Malika menjadi cermin tantangan terbesar bagi negara dalam menjawab isu perlindungan anak.
続きを読む »
Malika Korban Penculikan Telah Ditemukan, KemenPPPA Beberkan 4 Upaya Penanganan Kasus Perlindungan AnakKasus penculikan seorang anak perempuan berusia 6 tahun di Kelurahan Gunung Sahari, Jakarta Pusat menjadi sorotan banyak pihak.
続きを読む »
Penculik Malika Terancam Dijerat Pasal Berlapis, Tentang Penculikan dan Perlindungan AnakAhmad Ramadhan menyebut pelaku saat ini dikenai pasal 330 ayat 2 tahun KUHP tentang penculikan anak dibawah umur.
続きを読む »
Dianggap Kurang Efektif, Pemkot Depok Evaluasi Perda GarasiMohammad Idris sebut bahwa Perda Garasi akan kembali dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perhubungan, lantaran dianggap kurang efektif.
続きを読む »
PKB Buka Layanan Pengaduan Perlindungan Anak dan Perempuan, Nihayatul: Korban Tidak Yakin Lapor ke PolisiPartai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendeklarasikan layanan pengaduan perlindungan anak dan perempuan. Pendeklarasian ini memungkinkan PKB dapat membantu korban kekerasan
続きを読む »