ANGGOTA Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin mengatakan komisinya belum mengetahui terkait alat sadap milik perusahaan NSO Group asal Israel, masuk ke Indonesia sejak 2018 yang diterbitkan Konsorsium Indonesialeaks. Sumber:
"Kami belum mengetahui soal ini," ujarnya.
Pihaknya sambung dia hanya memastikan fungsi pengawasan publik terhadap kinerja APH berjalan, seperti BIN dibentuk tim pengawas intelijen yang beranggotakan DPR Komisi I sesuai UU Intelijen. Sedangkan untuk polti ada sembilan lembaga di luar parlemen yang mengawasi termasuk Kompolnas, KPK, Setneg, BPK, BPKP, LKPP, Kemenko Polkam, Ombudsman dan Komnas HAM.
Sementara itu anggota Komisi III DPR Santoso menerangkan alat sadap yang telah dimiliki tersebut memang dibutuhkan untuk menjaga keamanan namun jangan sampai alat tersebut digunakan untuk membelenggu atau penggunaan yang tidak tepat. DPR menurutnya mendukung ketersediaan alat yang bagus dan canggih untuk pengamanan negara dan semua negara memerlukan alat yang sama. Namun di sisi lain harus ada regulasi melalui RUU Penyadapan yang harus memayungi kerjanya. Regulasi itu sangat dibutuhkan termasuk mencegah adanya agen ganda.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Farhan Kecam RUU Pembatasan Salat di ItaliaItalia bakal terapkan pembatasan salat, ini kecaman anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan
続きを読む »
Anggota DPR Puji Langkah Kapolri Rotasi Besar Anggota Jelang Pemilu 2024Dengan posisi-posisi yang saat ini sudah disusun oleh Kapolri, institusi Polri bisa bekerja lebih baik menjelang Pemilu 2024.
続きを読む »
Dituding Hentikan Katering Jemaah Haji Sepihak, Kemenag: Itu FitnahKemenag menanggapi cuitan anggota Komisi VIII dari frakssi PKS DPR tentang pemberhentian sepihak katering jemaah haji.
続きを読む »
Komisi III DPR: Semoga Wakapolri Bisa Buktikan & Menunjukkan 'Polri Presisi'Apa tanggapan Komisi III DPR dengan penunjukkan Komjen Agus Andrianto sebagai Wakapolri, menggantikan Komjen Gatot Eddy yang memasuki masa pensiun?
続きを読む »
Uang BTS Kemenkominfo Diduga Mengalir Hingga ke Komisi I DPR | Republika IDDiduga ada empat klaster penerima aliran dana korupsi BTS Kemenkominfo.
続きを読む »
DPR Minta Tudingan Al Zaytun Terafiliasi dengan NII Dibuktikan secara KonkretAnggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra, Habiburokhman menegaskan perlunya bukti terkait tuduhan tudingan afiliasi Al Zaytun dengan NII.
続きを読む »