Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi merespons usulan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang berencana menaikan BPIH 2023 sebesar Rp 98,8 juta.
JawaPos.com – Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi merespons usulan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang berencana menaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2023 sebesar Rp 98,8 juta per calon jamaah. DPR akan melakukan pengkajian dari usulan kenaikan BPIH tersebut.
Politikus Partai Amanat Nasional ini menyatakan, pihaknya akan membahas agar kenaikan BPIH tak terlalu tinggi dari yang diusulkan Menag. Hal ini penting, sebagai bentuk keberpihakakan kepada rakyat. Meski demikian, Kahfi mengakui kenaikan BPIH itu merupakan respons atas beberapa kebijakan pemerintah Arab Saudi yang menaikkan harga beberapa sektor pelayanan haji. Selain itu, anggaran dana haji yang ada di Badan Pengelola Keuangan Haji“Jika kita meneruskan kebijakan penyaluran dana keuntungan, investasi BPKH untuk menutupi kekurangan setoran haji sampai 50 persen.
Sebelumnya, Kementerian Agama mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2023 sebesar Rp 98,8 juta per calon jemaah. Namun, dari BPIH itu hanya 70 persen di antaranya yang dibebankan kepada jamaah haji atau sebesar Rp 69 juta, sementara 30 persen sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar Rp 29,7 juta.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Ketua DPR Segera Kaji Efektivitas Perpanjangan Masa Jabatan KadesKetua DPR menyebut perlu tahu subtansi mendasar dari permintaan perpanjangan jabatan
続きを読む »
Menag Usul Biaya Haji Rata-Rata Rp 69 Juta per JemaahJumlah usulan biaya haji 2023 ini adalah 70 persen dari usulan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp 98.893.909,11.
続きを読む »
Menteri Agama Usulkan Ongkos Haji Rp69 Juta per OrangKEMENTERIAN Agama mengusulkan rerata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H/2023 M sebesar Rp69,2 juta, atau 70% dari usulan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp98,8 juta.
続きを読む »
Anggota DPR Desak RUU PRT Segera Dibawa ke ParipurnaAnggota Badan Legislasi DPR Taufik Basari mendesak pimpinan DPR untuk segera membawa RUU Perlindungan PRT) ke paripurna untuk disetujui sebagai RUU usul DPR.
続きを読む »
Mendes PDTT Gus Halim Buka Sejarah Usulan Revisi UU DesaMendes PDTT Gus Halim mendukung aspirasi kades se-Indonesia yang meminta revisi UU Desa terkait pengaturan masa jabatan.
続きを読む »
Muhaimin Iskandar Dukung Usulan Masa Jabatan Kepala Desa Diperpanjang Jadi 9 TahunSelain mengakomodir aspirasi Kepala Desa, Muhaimin Iskandar menyebut DPR berupaya menata aparatur desa menjadi lebih baik dan maksimal.
続きを読む »