Dinilai Tak Transparan, WHO Minta Tiongkok Buka Data Kasus Covid-19
Pada Jumat , Badan Kesehatan Dunia bertemu dengan otoritas kesehatan Tiongkok. Lembaga yang berbasis di Jenewa, Swiss, tersebut mendesak Beijing agar terbuka terkait data penularan virus SARS-CoV-2.
Baca juga:Cuek Darurat Covid-19, Warga Tiongkok Tetap Rayakan Pesta Tahun BaruPertemuan itu dihadiri pejabat dari Komisi Kesehatan Nasional serta Badan Pencegahan dan Kontrol Penyakit Nasional Tiongkok. WHO meminta data tentang status vaksinasi yang telah diberikan. Baru satu kali, dua kali, atau sudah disuntik dosis ketiga alias booster. Terutama untuk orang yang rentan terhadap penyakit dan penduduk yang usianya di atas 60 tahun.
Peningkatan kasus Covid-19 pasca pencabutan kebijakan nol kasus di Tiongkok memang membuat banyak pihak khawatir. Sejauh ini, laporan rumah sakit penuh dan tempat persemayaman jenazah kewalahan ada di berbagai media. Tapi, di lain pihak, pemerintah tidak merilis data penularan maupun kematian harian.
Peningkatan kasus di Tiongkok tersebut hampir bersamaan dengan peringatan tiga tahun kali pertama munculnya virus SARS-CoV-2 di Wuhan. Sejak saat itu, 650 juta orang dilaporkan terinfeksi dan 6,6 juta di antaranya meninggal dunia.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Larangan Jual Rokok Ketengan Dinilai Tak Efektif Kurangi Jumlah Perokok'Perokok yang telah kecanduan akan tetap membeli rokok meskipun tidak dapat lagi membeli secara batangan'
続きを読む »
Jual Rokok Batangan Masuk Revisi PP 109/2012 Dinilai Bikin Sulit Usaha Pertembakauan - Tribunnews.comSelain itu, satu di antara poin revisi PP 109/2012 tersebut juga ramai dibahas karena akan melarang penjualan rokok batangan.
続きを読む »
Rencana Pembedaan Tarif KRL Orang Kaya-Miskin Dinilai Diskriminatif |Republika OnlinePembedaan itu akan mendorong orang kembali menggunakan kendaraan pribadi.
続きを読む »
Ganjar Pranowo-Erick Thohir Dinilai Duet Baru Sarat PrestasiGanjar Pranowo- Erick Thohir merupakan salah satu pemimpin baru di politik nasional
続きを読む »
Pakar Hukum Ungkap Dampak Usai Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja yang Dinilai seperti Titah RajaPakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti angkat bicara menanggapi penerbitan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja.
続きを読む »
Keputusan Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja Dinilai Lecehkan Konstitusi: Ini Bencana Undang-undangJokowi beralasan, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 itu dikeluarkan untuk mengisi kekosongan hukum terkait urusan investor di dalam dan luar negeri
続きを読む »