Nining mengatakan, sejak awal polemik UU Cipta Kerja pada tahun 2020, masyarakat menuntut agar pengesahannya tidak tergesa-gesa dan ugal-ugalan.
Ia melanjutkan, presiden sendiri yang mempersilakan masyarakat yang tidak puas untuk menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi .
"Padahal, MK sudah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja ini tidak partisipatif, maka harus diperbaiki. Nah sampai terakhir kita sangat kaget ketika presiden mengeluarkan Perppu tentang Cipta Kerja, padahal ini kita melihat ini cuman ganti kulit, cuman ganti baju," ujar Nining kepada CNBC Indonesia, Selasa .
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh: Outsourcing Tidak Dibatasi, Perbudakan ModernPartai Buruh menolak aturan soal tenaga alih daya dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja.
続きを読む »
Buruh Pertimbangkan Sepakati Isi Perppu Cipta Kerja, Ini SyaratnyaBuruh akan mempertimbangkan menerima isi Perppu Cipta Kerja, asalkan permintaan yang belum terpenuhi nantinya akan tertuang dalam peraturan pemerintah.
続きを読む »
Buruh Soroti 9 Poin Perppu Cipta Kerja yang Tak Sesuai HarapanSerikat pekerja/buruh menolak isi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2/2022 tentang Cipta Kerja karena dinilai belum sesuai dengan permintaan buruh.
続きを読む »
Tolak Pasal Bermasalah di Perppu Cipta Kerja, Buruh Pertimbangkan Langkah HukumPartai Buruh menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) tidak sesuai dengan harapan buruh.
続きを読む »
Diprotes Buruh, Ini Isi Perppu Cipta Kerja soal Upah hingga Pekerja KontrakPresiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 kemarin.
続きを読む »